by

Timbul Siregar: Kenaikan Iuran BPJS Tidak Sontak Selesaikan Defisit

KENDAL, Bratapos.com – Gonjang-ganjing defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), telah menimbulkan banyak reaksi baik yang pro maupun kontra dari berbagai kalangan.

BPJS Kesehatan, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diketahui, BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Asuransi Kesehatan atau Askes dan dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero). Namun setelah terbit UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka per tanggal 1 Januari 2014 PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Dikutip dari kompas.com, Senin (2/9/2019), untuk menanggulangi defisit yang terjadi di dalam tubuh BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat.

 Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas I semula hanya membayar Rp 80.000 per bulan menjadi Rp. 160.000 per bulan, peserta JKN kelas II semula Rp. 51.000 per bulan menjadi Rp. 110.000 per bulan dan untuk peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp. 25.500 per bulan menjadi Rp. 42.000 per bulan.

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), juga sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp. 120.000 sementara kelas II Rp. 75.000.

Secara terpisah, Timboel Siregar sebagai Koordinator Advokasi BPJS Watch, dalam sebuah acara talk show Dua Arah (Kompas TV, Senin 2 September 2019),  mengatakan bahwa seharusnya kenaikan iuran untuk peserta mandiri tidak serta merta dilakukan.

” Pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu kepada publik. Selain itu, dalam menentukan besaran kenaikan iuran, terutama kepada peserta mandiri, pemerintah perlu untuk memperhatian daya beli masyarakat. Kalau kenaikannya tinggi maka tingkat utang iuran akan meningkat dan ini akan menjadi tidak produktif “, kata Timbul.

Timbul menambahkan bahwa kenaikan iuran yang tinggi, akan sangat berpotensi menimbulkan protes dari masyarakat.
Timbul memberikan contoh apa yang  terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Saat itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 yang menetapkan besaran kenaikan iuran Kelas III menjadi Rp. 30.000. Ternyata hal itu menimbulkan protes sebagai bentuk reaksi atas kenaikan tersebut.
Dan sebulan kemudian, muncul Perpres nomor 28 tahun 2016, dimana besaran iuran kelas III untuk peserta mandiri menjadi Rp. 25.500 per bulan.

Timbul menekankan bahwa agar hal tersebut tidak terulang lagi maka kenaikan iuran untuk BPJS mandiri harus dikaji dan diuji publik terlebih dahulu.

Timbul melanjutkan, sangat perlu dilakukan perbaikan dan kontrol yang lebih terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang melakukan tindak kecurangan atau fraud.

” Kenaikan iuran tidak otomatis menyelesaikan defisit karena defisit dikontribusi juga oleh kegagalan mengendalikan biaya dan menghentikan fraud di rumah sakit. Jadi, menaikan iuran harus didukung pengendalian biaya khususnya fraud-fraud “, pungkas Timboel.

Reporter : adp

Editor : Dr

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA