Gerhana Indonesia : Kenaikan Iuran BPJS Rakyat Menjerit, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Kebijakan Yang Membuat Rakyat Tercekik

by
WhatsApp Image 2019-08-30 at 12.51.59

Penulis : Riduan, Ketua DPD Gerhana Indonesia Sumatera Selatan

Kebijakan-kebijakan Pemerintah terkadang dianggap tidak berpihak terhadap rakyat, terkhususnya dari kalangan masyarakat menengah kebawah dan hal ini menjadi sebuah perbincangan hangat atau sorotan publik diberbagai kalangan tokoh masyarakat, salah satu nya yang berkenaan dengan rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Seperti yang di lansir dari media online https://tirto.id/ehfhMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan itu untuk memperbaiki apa namanya BPJS Kesehatan ke depan, sesuai dengan hasil review BPKP dan hasil komitmen dari semuanya,” terang dia. Secara rinci, usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan disetujui Presiden Jokowi pada pekan ini yaitu soal iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 1 naik 2 kali lipat, dari semula Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Sementara iuran kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000. Untuk kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000”.

Rupanya tidak hanya menuai kritik dari beberapa tokoh-tokoh nasional saja, tetapi juga menuai kritik dari beberapa tokoh masyarakat dan bahkan dari kalangan Lembaga countrol social pun ikut angkat bicara, salah satunya dari Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Pembaharuan Generasi indonesia atau Lembaga Gerhana Indonesia.

Wacana tersebut akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat jika kenaikan itu terjadi bisa dibayangkan berapa besar beban yang akan dipikul masyarakat??

Kenaikan iuran sebesar 100% yang diajukan Pemerintah harus dikaji ulang, Utamanya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta mandiri, Pemerintah harus juga mempertimbangkan kenaikan iuran dengan daya beli masyarakat, Sebab kenaikan iuran JKN yang terlalu besar justru akan menimbulkan masalah baru. ungkapnya

Kalau kenaikannya tinggi maka tingkat utang iuran akan meningkat dan ini akan menjadi tidak produktif, jelasnya. Ini sangat berharap kepada Pemerintah untuk terlebih dahulu mengadakan uji publik dan memperbaiki pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk bisa menaikan iuran BPJS. Jum’at. (30/8)

Pemerintah seharusnya berupaya semaksimal mungkin untuk membuat kebijakan yang meringankan beban rakyat, jangan sedikit-dikit rakyat di tarik iuran, harus ada uji publik dahulu artinya ada kajian dan sosialisasi dan ada hak jawab peserta atas rencana pemerintah tersebut.

Masyarakat juga berhak tau akan alasan berdasarkan kajian tersebut, Lalu pemerintah harus membuka ruang publik untuk menerima komplain masyarakat dan mempertimbangkan hal tersebut.

Ditambahkan saat ini rakyat sudah di bebani oleh kenaikan harga dan bahkan hampir di semua lini seperti kenaikan, Harga kebutuhan pokok, Biaya tarif Listrik, BBM, PBB, Biaya pendidikan Dan ditambah juga dengan kenaikan iuran BPJS, oleh karena itu Pemerintah diminta jangan gegabah untuk mengambil sebuah kebijakan.

Harapan besar kepada Pemerintah untuk tidak gegabah atau sembarangan menaikan harga-harga dan jangan sampai negara ini di selenggarakan dan berjalan dari hasil mencekik rakyat, kan masih banyak sektor-sektor lain yang bisa di kelola untuk menanggulangi serta menutupi, sehingga dapat meringankan beban rakyat. Kalau semua harus di bebankan ke rakyat lalu peran dan Tanggung jawab pemerintah negara dimana? pungkasnya.

editing/publish : Wit

Sumber ; https://tirto.id/puan-maharani-pastikan-kenaikan-iuran-bpjs-per-september-2019-ehfh

Facebook Comments