Amirul S Piola Ketua Umum LP KPK warning KPK

by
IMG-20190316-WA0096

Jakarta , Bratapos.com – Komisi Nasional (Komnas) Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Menindaklanjuti Surat tertanggal 05 Juli 2019 Nomor : 576/LAP?TPK/KN/LPKPK/669/VII/2019 tentang Tindaklanjut kasus Sdr.Rano karno yang secara terang.

Komnas LP-KPK inginkan jawaban tertulis atau tatap muka bersama kami guna kejelasan berbagai macam kasus yang menumpuk di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semestinya sudah ditindaklanjuti secara tegas tanpa intervensi Pihak manapun.

Faktanya persidangan Pengadilan Tipikor Tanggal 20 Juli2017 Hakim telah mengatakan bahwa sdr.Rano Karno menerima uang Rp. 700.000.000,00,- (Tujuh ratus juta rupiah) dari PT. Bali Pasific Pragama (BPP) TB Chaeri Wardana.Rano Karno sudah harus di periksa kembali sebelum tiba saatnya Pelantikan Anggota DPR RI

“Mengingat pada tanggal 01 Oktober 2019 sebab sangat riskan dimata hukum jika KPK tidak tanggap dengan seseorang yang akan duduk seagai anggota Dewan yang sudah terindikasi Korupsi.Kami sangat berharap diseluruh instansi dan institusi manapun agar tidak ada satupun calon Pejabat ,Penegak hukum dan Anggota Dewan yang akan duduk sebagai pengemban amanah Rakyat yang sudah terindikasi perbuatan Korupsi,”kata Amirul S Piola Ketua Umum LP KPK.

Masih kata Amirul,Kasus Kedua adalah , dengan berdasarkan pada Data hasil sitaan KPK terhadap  TUBAGUS CHAERI WARDANA (WAWAN) berbagai macam jenis Kendaraan / Mobil mewah 49 Unit , Isuzu Panther 5 unit, Truk Hino Dutro 6 Unit, Truk Hino Molen 15 Unit, serta 14 bidang tanah. Kami ingin kejelasan terhadap proses hukumnya.Sebab tidak pantas dalam penindakan kasus korupsi bahwa Barang bukti korupsi sudah disita namun pelakunya belum diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ketiga adalah , dengan judul catatan “ DAFTAR NAMA TERSANGKA KPK YANG BELUM DIPROSES” tercatat ada 7 (tujuh) tersangka dengan kasus berbeda-beda yakni : R.J.Lino sebagai Direktur Utama Pelindo II (Persero) : 18 Desember 2015 ditetapkan sebagai Tersangka : Dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 . Dudy Jocom sebagai PPK Pusat Administrasi keuangan dan pengelolaan aset kementerian dalam Negeri, pada tanggal 2 maret 2016 dan 14 maret 2017 ditetapkan sebagai Tersangka , terhadap Dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam sumatera barat tahun 2011 Total keruhgian Negara Rp.34 miliar.Bambang Mustaqim senior manager PT Hutama Karya , ditetapkan sebaqgai Tersangka tanggal 14 maret 2017 atas dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung IPDN tahun 2011 dalam proyek senilai Rp. 91.62 miliar dan diduga terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 34 miliar.

Jarot Edy Sulistyono sebagai Kepala Dinas pekerjaan umum Perumahan dan Pengawasan pembangunan , ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 10 Agustus 2017 atas dugaan Suap Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan pemerintah Kota malang tahun Anggaran 2015.Emirsyah Satar Direktur Utama PT.Garuda Indonesia : SUDAH JELAS.Soetikno Soedarjo sebagai Beneficial Owner Connaught International Pte.Ltd.Ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 20 Januari 2017 , dalam Perkara kasus Suap Pengadaan mesin Pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC Pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Maikel Kambuaya sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Papua , Ditetapkan sebagai Tersangka pada Tanggal 3 Februari 2017 atas Dugaan Korupsi proyek jalan kemiri?Dapapre dengan memperkaya diri sendiri dalam proyek pembangunan Jalan Kemiri?Depapre senilai Rp. 89.5 miliar dengan indikasi kerugian Negara sebesar Rp. 42 miliar. Kasus keempat adalah : sebanyak 16 anggota Dewan DPRD Banten dalam Fakta Persidangan di Pengadilan Tipikor PN Serang selasa 14 Juni 2016 dalam kasus dugaan Suap Pemulusan anggaran untuk pembentukan Bank Daerah Banten terdakwa Ricky Tampinongkol Direktur Utama PT.Banten Global Development . Kami menekankan walaupun mereka para penerima suap telah berramai-ramai untuk mengembalikan uang Suap tersebut Kepada KPK namun wajib Proses Hukum dilanjutkan,”terang Amirul

Dari keempat Poin Kasus Tindak Pidana Korupsi diatas yang telah jelas di saksikan oleh jutaan mata masyarakat agar segera di tindaklanjuti proses hukum nya , jika masih tertunda apa alasannya ??? Kami Sangat berharap agar KPK yang dipercaya oleh mayoritas Rakyat Indonesia Tidak pernah gentar dengan tekanan dari manapun dan atau siapapun dia dengan

Tidak hanya itu juga Amiru s Piola sangat tegas menjelaskan kepada awak media suaralpkpk terkait dengan hal tersebut,” Segala kekuatan maka kami LP-KPK di 34 provinsi bersama masyarakat akan Suarakan terus hingga TUNTAS.Maka kami mohon dengan surat Konfirmasi dan Penegasan kami sampaikan untuk kedua kalinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mohon ada jawaban atau tindaklanjut terhadap surat kami ini .jelasnya.

Sumber Berita : Humas lpkpk

Facebook Comments