TANGGAPI TUDUHAN MARK UP DAN SALAH KEBIJAKAN TERKAIT WISMA RENGGANIS, INI TANGGAPAN BUPATI SITUBONDO

by
IMG-20190816-WA0209

SITIBONDO , Bratapost.com – Keinginan masyarakat Situbondo memiliki hotel terbesar dan termegah bisa jadi masih butuh waktu lama setelah beberapa kalangan menemukan kejanggalan dan permasalahan terkait Wisma Rengganis Pasir Putih bahkan beberapa pegiat LSM meminta untuk di evaluasi dan distop pengerjaannya.

Pasalnya Pembangunan wisma Renggganis dilahan 2526 m² yang berlokasi di Pasir Putih menempati lahan yang dahulunya diklaim milik Kodam 5/BRW diduga kuat melanggar hukum dan berpotensi menjadi polemik baik saat ini maupun kedepannya. . Eko febrianto ketua LSM sity Jenar dalam unggahannya disebuah media online(fb, iws) mengemukakan banyaknya masalah yang sangat serius mulai dari soal besarnya anggaran yang mencapai 17 T dari dua kali pencairan, mark up,money laundry serta lahan tempat berdirinya Wisma Rengganis diduga melanggar hukum.

Sorotan tajam mulai berdatangan dari berbagai pihak baik praktisi hukum atau pun lembaga swadaya masyaraka.Eko membeberkan adanya surat dari DEPHAN sejak tahun 1958 sampai saat ini masih terdaftar sebagai aset IKN DEPHAN RI CQ KODAM 5/BRW “B” bahwa pelepasan aset 2003 tidak sesuai prosedur karena tanpa persetujuan PANGDAM V BRW sebagai PBI B dan MENHAN selaku PBI C,mestinya Pemkab tidak gegabah mengambil keputusan.

Menanggapi hal tersebut Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, SH dalam wawancara eklusif dengan Bratapos dikantor pemkab selasa 14/8/2019.menyampaikan ” Tidak ada masalah karena sesama instansi negara, dulu pernah dicatat sebagai aset tentara(KODAM),dulu antara pemda dan KODAM sudah selesai dengan kompensasi,aset itu diberikan tanpa embel embel kepada Pemda karena sejak lama sertifikatnya atas nama Pemda Situbondo cuma dicatat sebagai aset tentara.

Namun ketika ditanyakan kompensasi apa Dadang tidak menjelaskan secara jelas ” riwayatnya apa atau tukar guling itu saya tidak begitu ingat,” yang terpenting sertifikatnya atas nama Pemda dan ini hanya urusan antar lembaga Negara, ini soal pencatatan saja ujarnya berkali kali.

Terkait dengan anggaran yang besar serta dugaan mark up, KKN, money laundry, Dadang kembali menegaskan dirinya selaku pengelola keuangan secara menyeluruh sudah dilimpahkan kewenangannya kepada pengguna anggaran dan pengguna anggaran yang mengelolanya Namun dia megatakan tidak bisa komentar apa apa karena tidak tahu detail yang dipersoalkan tapi setahu saya sudah ada pendampingan P4D yaknu kejaksaan dan lain lain sehingga pengawasan yang berkaitan dengan program yang tergolong rawan, rawan karena besar dananya dapat diantisipasi dengan baik, ujarnya panjang lebar.

Dimintai pendapatnya praktisi hukum ternama di Situbondo Budi santoso,SH per telpon tidak dapat memberikan pandangannya terkait polemik Wisma Rengganis dikarenakan sakit, maaf mas saya gak enak badan efek lebaran kemaren lain kali atau diforum akan saya sampaikan pandangan saya dari sisi hukum ujarnya lirih menahan sakitnya.

Reporter : afree

Editor / Publisher : zai

Facebook Comments