Categories
Bratapos Semeru Bratapos Sumbagut Terbaru

Jual Tanah Negara, Mantan Kades Kedamean Dilapokan Ke Kejaksaan

GRESIK, BrataPos.com – Tanah GG atau tanah Negara, seharusnya digunakan untuk menopang hidup masyarakat. Agar masyarakat bisa hidup sejahtera hasil tani dari tanah negara.

Namun apa dikata, bila tanah Negara seluar 5,7 hektar dijual ke perusahaan bernama PT Prima Damai oleh Tri Sulono, mantan Kades Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, pada Februari 2018. Hasil penjualan tanah GG itu sebesar 13 Miliar.

Hal itu membuat warga geram. Puluhan warga Desa Kedamean, yang mengatasnamakan aliansi masyarakat peduli tanah Negara (AMPTN) akhirnya melaporkan mantan kepala desanya (Kades) Tri Sulono ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, (6/8/2019).

Menurut keterangan Nur Komari, koordinator aliansi masyarakat peduli tanah Negara (AMPTN) mengatakan, penjualan tanah Negara yang dilakukan oleh mantan kades direkayasa. Pasalnya, 9 orang yang diklim oleh mantan kades sebagai penggarap itu bukan penggarap sebenarnya.

“Tapi oleh mantan kades ditunjuk sebagai penggarap. Penggarap sebenarnya 30 orang. Tapi ironisnya, yang 30 orang ini tidak pernah diajak rembukan,” katanya (6/8/2019) di kantor Kejaksaan Negeri Gresik.

Nur Komari, menambahkan, sebelum melaporkan ke kejaksaan, pihaknya sudah meminta keterangan mantan Kades, dan BPD. Bahkan, kasus tersebut pernah dibahas dengan DPRD Gresik. Namun, belum menemukan titik terang.

“Tujuan kita ini supaya tanah GG tidak dijual. Karena tanah seluas 5,7 hektar itu sudah lama dikelola 30 warga sejak 1995. Salah satunya digunakan untuk menopang hidup mereka,” paparnya.

Disampaikan, proses penjualan tanah tersebut mantan Kades Tri Sulono memakai 9 nama warga setempat. Padahal, mereka bukan penggarap. Sementara 30 orang yang sudah lama menggarap tanah itu tidak diberitahu.

“Proses jual beli kabarnya juga cacat hukum. Makanya kami laporkan ke kejaksaan supaya ditindalanjuti,” imbuhnya.

Menanggapi laporan warga tersebut, Kasi Pidana Khusus Kejari Gresik Andri Dwi Subianto mengatakan, akan segera mempelajari isi laporan itu.

“Sebab, terdapat dugaan jual beli tidak sesuai aturan. Kami segera mempelajari laporan itu,” timpalnya.

Laporan puluhan warga itu juga mendapat kawalan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) From Pembela Suara Rakyat (FPSR) yang diketuai Aris Gunawan.

Terpisah, Hariyadi, Kuasa Hukum Tri Sulono menyampaikan, bahwa semua proses penjualan tanah tersebut sesuai dengan prosedur.

Sudah melibatkan semua perangkat desa dan perwakilan tokoh masyarakat dari masing-masing RT. Laporan warga di ke jaksaan dinilai tidak mempunyai dasar.

“Uang tersebut peruntukannya juga jelas. Ada perinciannya. Dan diputusakan dalam rapat. Waktu pembagian alokasi saya juga diundang sebagai tokoh masyarakat. Karena yayasan saya akan mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Reporter : jml
Editor/publisher : wo