by

Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos, Wagab: Kejati Papua Segera Tetapkan Tersangkanya

Papua , Bratapos.com – Terkait dugaan korupsi dana hiba dan Bantuan Sosial (Bansos) dilingkungan Pemda Keerom, dengan bukti – bukti yang sudah ada, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerri Basri Mak meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua segerah menetapkan Tersangkanya. Jayapura, (15/07/2019).

Ketua LSM WGAB Provinsi Papua dalam hal ini mendesak agar di tetapkanya status tersangka atas dugaan korupsi Dana Bansos di Pemda kabupaten Keerom.

“Yeri Basri Mak mengatakan, hari ini senin 15 juli 2019 LSM WGAB melayangkan surat ke KEJATI Papua agar di duga pelaku korupsi dana bansos di lingkungan Pemda Keerom segerah di tetapkan tersangkanya, dan LSM WGAB akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sebab perilaku para diduga pelaku korusi tersebut sangat merugikan Rakyat dan Negara tentunya ,” ungkap Yerri.

Seruan disampaikan langsung ketua LSM WGAB kepada wartawan Warta lintas kota ( Wartalika) di Abepura kota Jayapura senin, 15 juli 2019.

Dalam keterangan Yerri meyampaikan, LSM WGAB sangat mendesak pihak Yudikatif yakni Kejati Papua agar secepatnya menetapkan tersangka, atas indikasi dugaan korupsi dana Hibah dan Bantuan Sosial yang disebutkan sebesar 80 Milyar.

“Saya atas nama pimpinan LSM WGAB dan juga sebagai ketua Saber Pungli BPI KNPA RI perwakilan Papua, meminta dan mendesak supaya segera Kejati Papua menetapkan tersangka kepada oknum-oknum yang diduga kuat melakukan korupsi pada pos dana tersebut”.

Sesuai temuan indikasi dugaan korupsi dari Anggaran Hibah dan Bansos ini tidak sedikit. Kami minta dan mendesak supaya secepatnya Kejati menetapkan oknum-oknum pelakunya sebagai tersangka, dan disidangkan untuk diberi vonis hukuman agar ada efek jera,” harap Yerry.

Dari dana Bansos 23 Milyar lanjut Yerri, Baru terdapat angka 7 Milyar Rupiah yang sudah dipertanggung-jawabkan. Sedangkan untuk dana Hibah sendiri, baru 35 Milyar yang dipertanggung-jawabkan dari 57 Milyar,”bebernya. Maka itu, sekitar 80 milyar rupiah anggaran yang dikelola itu. Sisa yang belum dipertanggung-jawabkan ini bukan sedikit, Nilainya milyaran rupiah, Negara jelas rugi tidak sedikit, Saya meminta agar status penyelidikan harus segera dinaikkan ke penyidikan, dan secepatnya P-21 untuk membawa oknum-oknum pelaku tersebut ke depan Pengadilan Tipikor,” tegas Yerri dengan nada geram.

Disinggung siapa oknum yang bakal menjadi TSK, Yerry mencurigai diduga pelaku dalam kasus tersebut adalah oknum-oknum ASN tertentu di BPKAD Keerom yang dipercayakan mengelola anggaran Bansos dan Hibah,yang jelas BPKAD Keerom kan? yang mengelola dana itu. Bendahara Umum Daerahnya kan yang menjabat kepala BPKAD sendiri. Pasti mereka yang berkompeten dengan pengelolaan dana Bansos dan Hibah sudah diperiksa juga.

Ya, siapa pun oknumnya yang kedapatan melakukan korupsi, harus diproses hukum dan diberi efek jera. Jangan ada tebang pilih kami minta.” Tekan ketua Saber Pungli yang sudah lama menjadi aktifis ini.

Selanjutnya, Yerry juga sangat mengharapkan staf penyidik kasus dugaan korupsi di Pemda Keerom ini, agar tetap eksis menjaga profesionalisme dan wibawanya sebagai lembaga penegak hukum di NKRI, Dan di dalam menangani kasus dugaan korupsi anggaran Bansos dan Hibah di Pemda Keerom, saya minta staf penyidik supaya tetap jaga profesionalitas dan juga jaga wibawanya.

“Kami berharap staf penyidik tetap eksis dan netral mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini, dan jangan menjadi lemah atau termotivasi bilamana datang tawaran dugaan suap misalnya.

Misalkan ada oknum terperiksa atau tersangka nanti yang memberi tawaran suap, dengan maksud supaya diringankan atau diputus tak bersalah melakukan korupsi, kami mohon penyidik di kejaksaan supaya tetap jaga wibawa, profesionalisme dan netralitasnya,” tandas Yerri.

Reporter : YM

Editor : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA