Galian C Liar di Pati Selatan, Masyarakat Mulai Merasakan Dampaknya

by
PicsArt_07-14-06.02.45

PATI JAWA TENGAH, BrataPos.com – Bahwa kenyataannya setiap datang musim kemarau masyarakat Pati merasakan dampak liarnya pengurukan-pengurugan liar.

Selain itu, Perataan tanah sawah dan bahan material lainnya yang diangkut melalui sarana-prasarana jalan Umum baik propinsi maupun Daerah.

Hal ini, sangat meresahkan masyarakat Pati. Berdampak polusi di jalanan. Debu-debu merusak pemadangan mata dan pernafasan. Perusakan lahan pertanian dan alam akibat tergerusnya wilayah yang seharusnya memang secara alam yang tinggi.

Agar dipertahankan ketinggiannya sedangkan yang rendah akan mendapat aliran air dari tempat yang tinggi. Agar mengalir sercara merata melalui sungai-sungai dan tersier yang sudah dikelola Negara.

SSelain itu dampak kerusakan hutan dan Satwa liar yang terancam akibat explorasi liar Hutan wilayah. Pertambangan milik Negara oleh pihak-pihak secara Ilegal, baik oleh perserikatan dan atau Masyarakat meningkat tajam.

Hampir tidak terkoordinasi dan terkendali oleh pemerintahan Kabupaten Pati. Kali ini penulis menyayangkan penambangan Galian C liar di dalam tanah wilayah perhutani daerah kuwawur, hutan reban, Guyangan, Pekalongan, Cabean dan Kemisik serta Lunggoh Puncakwangi yang baru-baru ini meningkat tajam.

Jika hal ini dibiarkan selain seluruh Habitat dan bekosistem hutan, keanekaragaman Hayati dalam waktu singkat akan rusak. Dihawatirkan erosi mengerus. Banjir segera menghantam wilayah Pati selatan. Kalau hal ini tidak mendapatkan perhatian pemerintah segera, (14/7/2019).

Tak dapat dipungkiri bahwa, pada tahun 2019 ini banyak pengerjaan pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan di Kabupaten Pati Selatan, khususnya proyek yang pasti akan menggunakan bahan material galian C.

Terutama batu putih kapur (White Stone), tanah liat, pasir sungai-sungai wilayah Pati Selatan dari berbagai sumber dana, yang berasal dari proyek Pemerintah.

CV, Laverensir maupun Pribadi ataupun Lemaga, baik Proyek itu dibiayai APBN. APBA/OTSUS/ DAK maupun APBK. Itu sangat merugikan wilayah Pati Selatan, terutama Wilayah Pekalongan Kidul, Karangsumber, Guyangan, Wilayah Godo, Gunungpanti, Katan, Sinongwidodo , Desa desa sekitar Hutan lainnya yang hanya terkena dampak debu berterbangan.

Berbagai proyek talud jalan, ataupun bangunan yang ada di daerah Pati Selatan pada tahun ini misalnya. Terasiring Tersier Pengendalian Banjir Sungai Cabean, dongklo, Guyangan, Pati Selatan baru-baru ini Kabupaten Pati Selatan dengan Pagu anggaran milyaran baahkan Puluhan Milyar lebih.

Proyek pembangunan pengaman aliran sungai pekerjaan PU dan bahu jalan, semua diurug dengan tanah sumber galian C tersebut labuhanhaji dengan pagu Milyar lebih.

Proyek yang berlokasi disekitar Ruang Terbuka Hutan (RPH) Taman Pala kota Tapaktuan, Proyek Pengaman Hutan Guyangan Gemisik dan wilayah lainnya, sebagai rekanan pelaksananya, dan banyak paket proyek-proyek lainnya yang semua itu mesti diawasi oleh public, masih tidak ada kontrol.

Kita mengetahui bahwa seberapa banyak terdapat perusahaan maupun perorangan saat ini memiliki usaha penambangan material Galian C yang mengantongi izin di Kabupaten Pati Khususnya, atau gubernur Jawa Tengah.

Demikian juga kita punya data ada paket-paket proyek yang realisasi pengerjaaannya tahun 20016-2019 ini, yang menggunakan material galian C dari Hutan. Khususnya Batu Putih, Batu Kapur (boulder Stone) tersebut.

PicsArt_07-14-06.03.28

Selain itu juga adanya informasi tambahan dari Tim Media, bahwa ada dibeberapa titik aktivitas penambangan galian C yang diduga tidak mengantongi izin (ilega).

Dan Perusahaan kontruksi yang dalam pengerjaan proyek menggunakan material dari usaha galian C illegal, yang sedang kami investigasi dan inventarisir pihak-pihak tersebut yang diduga kuat melakukan kegiatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Bahkan walaupun usaha galian C yang mensuplai material batu (Galian C) kepada pihak Kontraktor pelaksana proyek itu, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kami juga akan mendalami apakah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimilikinya benar-benar bersesuaian dengan titik kordinat wilayah pertambangan material batu (Galian C).

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Sehingga aktivitasnya tidak justru merusak kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan, diikuti dengan konservasi Lahan .

Pertambangan material Galian C itu seharusnya wajib dikelola dengan berazaskan pada pastisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sehingga formak dan seluruh masyarakat patut meminta, agar pihak perusahaan pelaksana proyek yang menggunakan Material Galian C (Batu Gajah) dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan bisa membuktikan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan yang sedang dikerjakan tidak terdiri dari konstruksi bangunan yang merupakan hasil pertambangan material Galian C yang ilegal.

Sebab apabila demi pengerjaan proyek Pembangunan terbukti menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Galian C (batu gajah) dari hasil pendropingan material Galian C oleh pihak-pihak yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta izin-izin lainnya.

Maka pihak kontraktor pelaksana proyek bisa dipidanakan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Khusus Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selanjutnya dalam Pasal 163 Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan oleh suatu badan hukum maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Badan hukum itu pun dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum.

Dalam banyak kasus tindak pidana pertambangan ilegal, biasanya juga diikuti dengan adanya dugaan kejahatan suap kepada oknum penguasa maupun oknum penegak hukum, demi melanggengkan berbagai aktivitas tanpa izin resmi dan juga bisa terlacak adanya dugaan kejahatan manipulasi pajak dan setoran lainnya yang semestinya bisa menjadi pemasukan bagi negara serta daerah namun tidak bisa diterima oleh negara dan daerah secara utuh akibat ulah para pihak yang menempuh praktek jalan pintas tanpa prosedur semestinya memberi sanksi tertentu menjadi longgar karen unsur lain yang dikondisikan.

Untuk diketahui semua Fihak bahwa Sesugguhnya kasus tindak pidana pertambangan Galian “C” illegal juga pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah beberapa tahun ini. Sehingga kami dari Formak serta seluruh masyarakat Kabupaten Pati Selatan pada umumnya Khususnya wilayah RPH Gemisik , dan wilayah hutan Kendeng . Hal ini menunjukkan dan menghendaki agar Paket Pekerjaan Pembangunan yang rencana Pemerintah merupakan proyek demi kemakmuran rakyat.

Jangan jangan malah i dikotori oleh Praktek- praktek kejahatan perusakan lingkungan atau ekosistem setempat melalui praktek pertambangan illegal dan Galia C Liar di Pati selatan ini yang justru kelak akan menjadi penyebab, menyengsarakan masyarakat dan generasi Mendatang , Sampai anak cucu.

Reporter : sholihul Hadi
Editor : jas
Publisher : redaksi

Facebook Comments