by

Mampukah Wali Kota Probolinggo, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

KOTA PROBOLINGGO, BrataPos.com – Welfare improvement/peningkatan kesejahteraan kota Probolinggo masih jauh dari sejahtera. Aalisa comprehensif dari ketua BKPK RI kota Probolinggo Drs. Sugeng Arijanto.

Berbicara tentang kesejahteraan kota Probolinggo tentunya tidak lepas dari program/rencana walikota Probolinggo seperti yang tertuang dalam visi misi walikota habib Hadi (nama beken walikota yang baru).

Akankah program tersebut bisa di capai, dengan cara apa kesejahteraan warga kota Probolinggo itu bisa dicapai.

Sambil lalu mari kita intip Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo 2019 adalah 1.118 M 910. Juta 78 ribu 523 rupiah 66 sen.

Sedangkan belanja daerah diproyeksikan 1.209. Milliar 968. Ribu 523 rupiah 66 sen. Sehingga ada defisit anggaran sekitar 91 M. Pada tahun 2019 PAD. Yang manalagi yang akan digenjot. Untuk menopang welfare improvement /peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

Random sampling gaji GTT PTT dan karyawan swasta jauh dibawah UMK. Seperti gaji rumah sakit, Apotik, pabrik, toko besar, hotel, dan bahkan staf karyawan PTT GTT dikalangan Pemkot sendiri jauh dibawah UMR.

Ketua BKPK RI kota Probolinggo sembari menyampaikan UMK kota Probolinggo adalah Rp. 2.137.864.00. Mari kita tegakkan UU tenaga kerja pasal 185 ayat 1 junto pasal 90 ayat 1. Sangsi pidananya jelas bagi pelanggar UMK, paling sedikit
1 tahun penjara, paling banyak 4 tahun penjara atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta.

Ketua BKPK RI kota Probolinggo sangat berharap kepada walikota probolinggo yang kami banggakan untuk mensejahterakan warga masyarakat kota Probolinggo tercinta, pungkasnya.

Reporter :Saiful M
Editor : jas
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA