by

Akibat Dampak Normalisasi Kali Kamoning, Ganti Rugi Warga Tidak Jelas

SAMPANG, BrataPos.com –  Menindaklanjuti kegamangan para warga terdampak, terkait permasalahan ganti rugi tanah dan persoalan kompensasi warga yang tanahnya kebetulan dijadikan jalan kerja oleh kontraktor pelaksana.

Dalam hal ini adalah PT. ADHI KARYA yang sampai saat ini, belum mendapatkan titik terang dari pihak terkait.

DPW II BPBN Sampang mendatangi Dinas PUPR Sampang, untuk mempertanyakan sekaligus meminta kejelasan ganti rugi tanah warga terdampak.

Masalah pembayaran ganti rugi tanah warga yang digunakan menjadi jalan inspeksi dalam program Normalisasi Kali Kamoning.

Pihak PUPR Sampang, bersikukuh bahwa permasalahan ini tidak bisa beracuan pada kesepakatan awal dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Sampang bersama warga yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan pada beberapa bulan kebelakang.

Mereka (red PUPR) saat ini, masih melakukan sendiri pendataan, pematokan lahan. Pemberkasan kepemilikan lahan dan didaftarkan ke BPN Sampang untuk dibuatkan peta bidang serta Tim Appraisal.

Hal ini, dilakukan sendiri karena adanya ketidaksinkronan tupoksi antara pihak Dinas PUPR Sampang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang. Padahal mereka semua, masuk dalam Tim Koordinasi Daerah terkait Program Normalisasi Kali Kamoning.

“Kami sudah koordinasikan dengan BPN Sampang untuk masalah sekelumit pembebasan lahan ini. Tapi mereka tidak mau turun langsung dan menyerahkan semua pada kami, padahal ini merupakan kewenangan BPN Sampang,” jelas Saiful Muqoddas, Kabid Pengelolaan Sungai dan Tata Ruang Dinas PUPR Sampang. Rabu (3/06/19).

Sementara menurut DPW II BPBN Sampang, jika instansi terkait yang masuk dalam Tim Koordinasi Daerah ini tetap sama-sama bersikukuh dan saling lempar tanggung jawab, dikhawatirkan warga akan menjadi korban dan bisa menjadi penghambat terselesainya mega proyek Normalisasi Kali Kamoning ini.

Sebenarnya inti permasalahan ini ada di pihak Pemerintah Sampang. Kalau Tim Koordinasi Daerah bentukan Pemerintah ini belum bisa mengkoordinasikan dan selalu terjadi permasalahan di internal Tim, lebih baik Tim dibubarkan saja karena dirasa tidak ada gunanya dan gagal.

“Atau bisa jadi ada indikasi pihak pemerintah ingin mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi sampai proyek selesai pada akhir Desember 2019 dan warga terdampak yang dirugikan,” ungkap Yayan, Ketua II BPBN Sampang.

Tak hanya permasalahan ganti rugi tanah, permasalahan tanah warga yang selama ini dipakai oleh pihak PT. ADHI KARYA sebagai jalan kerja teknis pekerjaan ini pun warga juga merasa dirugikan.

Karena selain tidak ada pemberitahuan sebelumnya, banyak pohon-pohon milik warga dan lainnya yang ada di sepanjang jalan kerja itu harus ditebangi tanpa ada sepeserpun dana kompensasi yang diterima warga.

Pihak PT. ADHI KARYA beralasan bahwa dana kompensasi warga tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Sampang.

Tetapi anehnya, Pemerintah Sampang melalui Dinas PUPR menjelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab hanya di masalah pembebasan lahan yang diperuntukkan jalan inspeksi dan bukan jalan kerja.

Dari itu, pihak DPW II BPBN Sampang mendesak keras. Kami meminta pada PT. ADHI KARYA untuk kooperatif dan beriktikat baik kepada warga, berikan uang kompensasi tanah warga yang digunakan selama ini sebagai jalan kerja.

“Jika hal ini tidak diindahkan, kami juga tidak bertanggung jawab dan tak bisa menahan warga untuk menutup jalan kerja yang itu adalah tanah warga sendiri,” tegas Yayan, memperingatkan PT. ADHI KARYA.

Reporter : Tim
Editor : jas
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA