by

Pungli Kades/Pamong Desa Randupitu,Jadi Hiasan Hukum Adat

“ANGGAP HUKUM BISA DI BELI”

Pasuruan ,Bratapos.com,17/5/19,Pandaan-Pasuruan,Warga Masyarakat Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan mengeluh dan merasa resah,sangat banyak sekali pungutan liar (Pungli) di desanya yang melanggar ketentuan Undang – Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang – Undang Tipikor Nomor 20 tahun 2001 Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 12E dan pasal 23 yang dilakukan oleh Oknum Perangkat Desa Randupitu (Rudi).

Dari keterangan korban yang merasa di rugikan,Makali warga Dusun Barat Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan oleh Oknum perangkat Desa Rudi yang mengatas namakan Kepala Desa telah memungut biaya untuk melihat Leter.C Desa untuk di foto copy sebesar 1,5juta.

IMG-20190518-WA0183

Saat itu Makali (korban) datang ke Balai Desa hendak mendapatkan Foto copy Leher.C atas pemilik tanah dengan maksud mau membuat sertifikat dan pengajuan syarat syaratnya apa saja(maklum orang desa bodoh bodoh).

Akan tetapi setelah menemui salah satu perangkat Desa,bernama Rudi,ia mengatakan kalau mau melihat Leter.C harus membayar administrasi sebesar 1.5 juta rupiah, itu sudah aturan Desa “Ungkap Rudi Yang mengatas namakan Kepala Desa.

Dari hasil konfirmasi tim beberapa awak media, bahkan Rudi memang mengakui kalau dirinya telah memungut uang sebesar Rp.1.500.000,- untuk foto copy Leter.C.Atas perintah Kepala Desa Randupitu” celetuk Rudi”.

Anehnya  Kepala Desa Randupitu H.Sodik Widodo dengan adanya Pungli tersebut mengatakan secara tertulis kepada wartawan bahwa tarikan sebesar Rp. 1.500.000,- sudah hal yang biasa bahkan sudah merupakan hukum adat yang tidak tertulis sejak Pemerintahan Desa Randupitu berdiri (uang pungli tersebut buat apa dan lari kemana).

Ridwan selaku Camat Gempol Kabupaten Pasuruan ketika di temui di kantornya mengatakan,bahwa kasus Pungli di Desa Randupitu sudah clear dan sepertinya Camat menutup- nutupi kasus Pungli tersebut.

Dari temuan serta jawaban yang berlawanan dengan Undang- Undang Tipikor Nomor 20 tahun 2001 Pasal 5 ayat(1) dan (2), pasal 12E dan pasal 23 yang telah terjadi di Pemerintahan Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berharap pada Instansi Terkait serta Penegak Hukum segera bertindak tegas atas adanya Pungli yang sudah di jadikan hukum adat oleh Kepala Desa Randupitu H.Sodik Widodo.

Reporter : Komari/sulton

Editor : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA