Miris, CPO PTPN Unit IV Ajamu Sumut Diduga Tidak Bersertifikat

0
89

MEDAN, Bratapos.com – Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,  pabrik PTPN IV unit Ajamu Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, telah mengajukan hak jawab.

Mengingat pada 27 April 2019 telah diberitakan oleh BrataPos.com Surat yang ditanda tangani Manajer pabrik kelapa sawit PTPN IV unit Ajamu atas nama Anwar Hutabarat tertanggal 02 Mei 2019.

Isi dari surat hak jawab tersebut menerangkan bahwa, sejak tahun 2019 tidak pernah menjadi suplier CPO (minyak sawit kasar, red) dan Kernel  PT. Musim Mas.

Selanjutnya dalam surat hak jawab juga dituangkan bahwa, pihaknya juga mengakui bahwa pembuangan limbah langsung ke badan sungai Barumun.

Namun,  dilakukan melalui pipa yang disambungkan dari pabrik ke badan sungai. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengujian baku mutu air limbah secara periodik.

Atas bantahan PTPN IV Unit  Ajamu, Team  LSM LKLH (Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup) merasa kaget. Bahkan, ketua LSM LKLH Indra Mingka menuding pihak PTPN IV melakukan pembodohan dan pembohongan publik.

Dari data RSPO dan PT. Musim Mas, memang benar sejak akhir Desember tahun 2018 PTPN IV UNIT Ajamu sudah tidak mensuplai CPO dan Kernel mereka ke PT. Musim Mas.

“Akan tetapi pihak PKS unit Ajamu menurut RSPO masih tahap pengajuan sertifikasi baru tahap II verifikasi. Berarti, periode Januari hingga saat ini CPO pabrik kelapa sawit PTPN IV Unit Ajamu tidak bersertifikat,” tegas Indra, Rabu (15/5/2019).

Kemudian dalam surat hak jawab PTPN IV, lanjut Indra, mereka mengakui bahwa pembuangan air limbah pabriknya yang langsung ke badan sungai.

Namun fakta di lapangan, pembuangan limbah tidak memakai jalur pipa pembuangan. Namun, melalui jalur alam yang terbentang lebih kurang sejauh 1 km dari belakang pabrik.

Temuan Tim LKLH di lapangan, pembuangan limbah berupa anak sungai yang telah dirubah fungsinya menjadi kolam air. Dan limbahnya berwarna hitam pekat serta berbau tajam.

Tak hanya itu, dalam anak sungai yang hitam pekat banyak ditemukan yang mati mengapung. Dugaan kuat, limbah air tersebut mengandung zat beracun.

“Jadi menurut analisa dan data di lapangan, pabrik tersebut telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian dikuatkan dengan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem,” pungkas Ketua LSM LKLH.

Sementara, saat BrataPos.com menghubungi Dirut PTPN IV melalui humas Syahrul mengatakan,  bahwa PTPN IV Unit Ajamu CPO-nya tidak mempunyai sertifikat. Menurutnya, sat ini Sertifikat RSPO (asosiasi industri kelapa sawit) baru tahap pengurusan. Sementara RSPO untuk Unit Ajamu tidak ada.

“CPO PTPN IV itu dikumpulkan dan dipasarkan oleh PT. Kharisma. Sehingga pemasarannya dilakukan bersama dengan PT. KPBN,” terang Syahrul, humas PTPN IV.

Reporter   : Tim

Publisher    : Redaksi

Facebook Comments