Sekjen DPP APRI : Komitmen Pemerintahan Joko Widodo Tentang Tambang Rakyat Terkhusus Gunung Botak Pulau Buru Dinilai Tidak Serius

228

NAMLEA- Sekertaris Jendral Dewan Pimpinana Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (Sekjen DPP APRI) Imran Safi Malla menyampaikan pernyataan sikap terkait tidak seriusnya Pemerintah Pusat dalam menangani Tambang Rakyat Gunung Botak, Pulau Buru.

Hal ini disampaikan Sekjen DPP APRI yang akrab di sapa Imran kepada wartawan media ini saat di temui di lokasi Tambang Rakyat Gunung Botak, Dusun Wansaid, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku, Pada Rabu, 8/05/2019.

Berikut Pernyataan Sekjen DPP APRI Terkait Gunung Botak, Pulau Buru.
“Sejak terpilihnya bapak Jokowi sebagai presiden pada tahun 2014, sebenarnya saya punya harapan yang baik, karena masalah tambang rakyat ada disinggung dalam Program Kemandirian Ekonomi dalam Nawacita Jokowi_JK. Tetapi melihat apa yang terjadi di tambang rakyat selam hampir 5 tahun ini, tidak ada satupun langkah nyata yang dilakukan presiden Jokowi terhadap tambang rakyat, kecuali Cuma janji-janji yang tak kunjung ada wujudnya. Apalagi, secara khusus mengenai Gunung Botak di Pulau Buru ini, kelihatannya semua janji Jokowi sepertinya bohong semua! Kita tidak tahu Jokowi yang bohong atau pejabat dibawahnya yang memang tidak ada komitmen yang pro pakyat !”. Ungkap, Imran.

Imran juga menyesalkan pemerintah pusat yang tidak berbuat apa-apa dengan adanya kebijakan Pemda Provinsi Maluku dalam hal ini pemerintahan Ir. Said Assagaf yang dinilai tidak pro kepada penambang rakyat yang mencabut WPR yang telah ada di Gunung Botak dan juga saat ini berencana menyerahkan Gunung Botak pada BUMN bukanlah hal yang baik, bahkan merugikan masyarakat Buru.

“WPR yang sudah ada di Pulau Buru dicabut oleh Gubernur dan justru diserahkan ke Korporasi, tetapi presiden Jokowi tidak bertindak apa-apa.”

“Bahkan saat ini Gunung Botak mau diserahkan lagi sama BUMN yang korup seperti PT. ANTAM. Bagaimana mau diserahin G. Botak? Ngurus Pongkor dan Cibaliung saja rugi terus! Kalau ANTAM kelola G.Botak trus rugi, rakyat P. Buru mau dapat apa?

Kalau konsep APRI, sebaiknya G. Botak harus dikembalikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), supaya Koperasi masyarakat local bisa segera mengurus IPRnya. Mengenai cara menambang yang baik dan pengolahan ramah lingkungan (tanpa merkuri & sianida) APRI siap mendampingi untuk memberikan teknologinya. Jangan pemerintah selalu remehkan rakyat, padahal mereka sendiri nggak bisa melakukan tugasnya. Jadi APRI minta supaya surat pencabutan WPR oleh Gubernur Maluku segera dibatalkan. Kalau IPR sudah atas nama Koperasi masyarakat local, maka orang-orang dari luar Pulau Buru pasti tidak akan seenaknya untuk datang dan mau menambang seenaknya.IMG-20190508-WA0059

Pemegang IPR akan menjaga dan membuat aturan yang ketat, mulai dari siapa saja yang boleh menambang, bagaimana cara mengolah, dan pembayaran-pembayaran kewajiban seperti pajak, royalty, dan retribusi melalui satu pintu. Dengan adanya IPR, maka manfaat terbesar akan dinikmati oleh masyarakat Pulau Buru. Kalau pemerintah pusat berniat ingin memasukkan lagi perusahaan skala besar, nanti rakyat Cuma jadi penonton sumberdaya alamnya dikuras orang asing, orang aseng, atau orang-orang Jakarta. Rakyat Pulau Buru Cuma dapat kerusakannya saja. Karena di seluruh Indonesia, bahkan diseluruh dunia, bahwa keberadaan Perusahaan Tambang besar (korporasi) selalu memiskinkan
masyarakat sekitar,” tegas Imran

  1. Lebih lanjut Imran menambahkan. “Tentang Penangkapan dan Penahanan 4 Penambang Yang Mengolah Emas dengan Gelundung dan Menggunakan Merkuri:
    Bahwa UU No.11 Tahun 2017 Tentang Konvensi Minamata, justru melindungi
    para penambang rakyat yang masih menggunakan Merkuri. Pasal 7 menyatakan bahwa pemerintah hanya boleh berencana mengurangi pemakaian merkuri, apabila pemerintah sudah memberikan alternatif teknologi yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Selama pemerintah belum melaksanakan
    kewajibannya, maka rakyat nggak boleh dipaksa! Ini tindakan sewenang-wenang dan sangat tidak adil. Karena di Indonesia ini sebenarnya masih ada ribuan penambang yang mengolah menggunakan merkuri. Mengapa yang
    ditangkap hanya 4 penambang?
  2. Saya akan mempertanyakan langsung ke bapak Jokowi mengenai kejadian ini. Karena setahu saya, justru pesan bapak presiden pada saat Ratas Tentang Merkuri, pemerintah harus bisa mengayomi para penambang rakyat. Karena mereka juga rakyat kita! Tetapi dengan adanya penahanan ke 4 penambang di
    Gunung Botak dengan tuduhan soal Merkuri adalah bukti bahwa pemerintah,
    mungkin termasuk presiden Jokowi tidak memahami UU no.11 Tahun 2017
    Tentang Konvensi Minamata.
  3. Tidak menutup kemungkinan saya juga akan membawa masalah ini ke level Internasional, karena makna dari meratifikasi konvensi Internasional, bahwa pemerintah harus melaksanakan amanat konvensi tersebut!IMG-20190508-WA0061

Dengan adanya tindakan represif ini, selain sangat tidak adil bagi penambang, juga justru bertentangan dengan tujuan dari Konvensi Minamata, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dari Merkuri. Karena dengan ketakutannya sebagian besar penambang justru membuang merkuri yang mereka miliki ke kebon-kebon atau ke sungai-sungai. Dalam satu dua hari, ada ratusan kilo merkuri justru terpapar di lingkungan karena tindakan aparat yang represif”,tegas Imran.

Tapanuli Selatan Raih Opini WTP Terbaik Dari BPK.RI

Reporter : Sarbin

Editing Wo

Publisher : Redaksi

Facebook Comments