by

Kejari Gresik, Beri Pemahaman Tentang Hukum Terhadap OPD

GRESIK, BrataPos.com – Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang dibentuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, mengelar sosialisasi bersama pihak pemerintah daerah Gresik melalui Inspektorat.

Hal itu dilakukan, untuk memberikan pemahaman tentang hukum terhadap para Kepala SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seluruh Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Camat, Sabtu (6/4/2019) di Hotel Golden Tulip Batu.

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Pandoe Pramoekartika, menegaskan pentingnya TP4D, dengan penyesuaian Instruksi Presiden No.7 Tahun 2015. Pihaknya mengimplementasi memberikan sosialisasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Gresik.

“Kejaksaan mengawal dan mendampingi agar indikasi korupsi tidak terjadi. Sekaligus untuk mewanti-wanti pengelolaan dana atau anggaran, harus meminimalisir terjadinya kesalahan dan bentuk penyalahgunaan pengelolaan dana atau anggaran tersebut,” terangnya.

Pandoe melanjutkan, pihaknya berharap kegiatan ini bisa menghilangkan keraguan aparatur dalam mengambil keputusan. Serta terwujudnya perbaikan birokrasi, terserapnya anggaran, terciptanya iklim investasi yang baik. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

“Adanya TP4D ini Kejaksaan menumbuhkan kepercayaan publik terkait masalah anggaran setiap OPD. Mengembalikan kepercaayaan OPD untuk bisa melakuakan pendanpingan tekait penggunaan anggaran. Jangan ada lagi potongan dari pimpinan yang sifatnya merugikan bawahan,” tukasnya.

Secara teknis sosialisasi pada pencegahan sendiri dipaparkan ketua TP4D Kejari Gresik, R Bayu Probo Sutopo. Pemberantasan tindak pidana korupsi, kejari Gresik melakukan tindakan prefentif dan represif. TP4D sendiri merupakan upaya Kejaksaan merubah paradigma dalam penegakan hukum.

“Dalam pelaksanaan nya tim meminta SOP apa yang akan di programkan pemerintah, kemudian kita mengambil sikap sesuai dengan prosedur yang ada dan tentunya tidak melanggar aturan. Nantinya bisa diuraikan bersama-sama dalam pendampingan tersebut,” papar Bayu.

Kasi Intel Kejari Gresik itu, kembali menegaskan TP4D sebagai antisipasi awal. Pemakaian anggaran pada program pemerintah Daerah nantinya akan dikawal menyesuaikan teknisnya. Namun kejaksaan tidak akan ikut campur dalam pelaksanaan nya nanti.

“Dipastikan kejaksaan akan tegas, sebab hal ini sebagai tujuan moral bersama, tentu bersama sama saling menjaganya, agar tepat mutu dan tepat guna. Dipastikan setelah adanya pendampingan nanti, tentu akan berbeda dengan sebelumnya tanpa TP4D,” tegas nya.

Kejari mengajak foto bersama/fofo jamal
Kejari mengajak foto bersama/fofo jamal

Gresik sendiri merupakan salah satu wilayah penerima apresiasi dan penganugrahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2018. Namun juga tiga petinggi di lingkungan Pemda Gresik, tengah menjalani proses hukum atas kasus korupsi.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto, saat ini pihaknya bergeser dari penindakan ke pencegahan. Agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, walaupun tidak 100 persen. Sosialisasi ini merupakan komunikasi pencegahan.

“Beberapa sektor yang rawan penyelewengan dan melanggar hukum memang ada. Penindakan kami kemarin itu angga saja sebagai sock terapi. Dan Kami anggap cukup, tapi jika masih ada penyimpangan, kami minta maaf, pasti kami akan menindaknya, itu perintah Kajari,” pungkasnya.

Sementara Wabup Gresik, Qosim mengatakan, pelaksanaan berbagai proyek Pemkab bekerja sama dengan Kejaksaan, melalui TP4D itu sangat bagus. Itu sudah diatur oleh UU.

“Pelaksanaan proyek insyaallah bebas dari kesalahan. Proyek-proyek Pemkab dapat berjalan lancar sesuai tahapan. Masyarakat tidak dirugikan, karena kesalahan pengelolaan proyek. Terhindar dari pemborosan anggaran,” tegasnya.

Reporter : jml
Editor : nr
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA