Pro Kontra PERMEN RISTEKDIKTI No.5 Tahun 2019 Tentang Profesi Advokat

994

Surabaya, bratapos.com – Tiga orang advokat senior dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) yaitu Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,MH, CLA, CIL, CLI, CRA, TM. Luthfi Yazid, S.H.,LLM.,CIL, CLI dan Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H.,MH melayangkan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung RI. Senin (25/03/2019).

Tiga advokat senior yang sudah berpuluh tahun berprofesi sebagai advokat dan saat ini juga menjadi pimpinan di KAI merasa gerah dengan keluarnya Permen Ristekdikti No 5 tahun 2019, yang keluar tiba-tiba tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap profesi advokat maupun Organisasi Advokat.

Menurutnya, Pertama, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa: “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah Organisasi Advokat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi…”, sementara PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Pasal 2 ayat (2) huruf c tentang Program Profesi Advokat yang menyatakan bahwa, “PKPA dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Organisasi Advokat……”. Mengapa Permen ini menambah-nambahi syarat untuk penyelenggaraan PKPA, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa Organisasi Advokat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan akreditasi minimal B?, tandasnya.

Yang Kedua, PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi AdvokatPasal 2 ayat (2) huruf c dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Organisasi Advokat, sedangkan dalam Undang-Undang Advokat Pasal 2 ayat (1) jelas-jelas disebutkan bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 ini adalah ketentuan “pasal-pasal karet” yang sudah tidak jamannya lagi untuk diterapkan karena selain menimbulkan ambiguitas, namun juga tidak memberikan kepastian hukum, (legal certainty).

Yang Ketiga, Pasal tentang pemberian gelar Advokat, dalam PERMEN RISTEKDIKTI No. 05 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat pasal 5 ayat (2) gelar Advokat diberikan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan dalam Undang-Undang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf f dan pasal 2 ayat (2) yang berhak menguji dan pengangkatan sebagai Advokat adalah Organisasi Advokat. Bagaimana mungkin sebuah PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat?;

Oleh sebab itu PERMEN RISTEKDIKTI No.5 Tahun 2019 memiliki kesalahan fatal, minimal dalam tiga level. Pertama, PERMEN RISTEKDIKTI No 05 Tahun 2019 CACAT HIERARKI karena peraturan menteri ini TIDAK TAAT AZAS dan TIDAK KOHEREN. Seharusnya sebuah peraturan yang lebih rendah mengapresiasi peraturan yang ada di atasnya. Secara hierarki perundang-undangan ini jelas keliru. Sudah jelas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan namun ini justeru pertentangan. Kedua, PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 CACAT SUBSTANTIF karena secara substantive PERMEN RISTEKDIKTI No. 5 Tahun 2019 mengabaikan substansi, hal-hal yang paling mendasar. Sejarah, selama bertahun-tahun telah membuktikan bahwa dunia advokat memiliki otoritas substantive untuk mengelola dirinya sendiri sebagai sebuah organ negara yang independen.

Organisasi Advokat memiliki kompetensi yang teruji selama bertahun-tahun untuk menempa anggotanya agar memiliki keterampilan praktis, keahlian dan kompetensi sebagai advokat untuk turut serta aktif menegakkan hukum dan keadilan; sedangkan Perguruan Tinggi ranahnya berada pada tataran teoritis. PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 secara substantive mengabaikan serta menihilkan peran Organisasi Advokat yang memiliki otoritas dalam pengembangan hukum praktis. Ketiga, CACAT AKADEMIS, karena TIDAK DIPERHITUNGKAN IMPLIKASI AKADEMIS DAN FINANSIAL. Dengan keluarnya PERMEN RISTEKDIKTI No 5 Tahun 2019 sama sekali tidak dipertimbangkan implikasi akademik secara detil dan finansialnya. Implikasi akademik, himbaunya.

Sementara menurut Ketua Bidang Pendidkan Profesi Advokat (BPP) PERADIN Advokat Rahman hakim SH, mengatakan, terkait Pengujian Materi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) ke Mahkamah Agung (MA). Yang diajukan rekan sejawat dari KAI (Konggres Advokat Indonesia) yang terbit pada 22 Januari 2019 ini dinilai bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 terkait uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, katanya.        IMG-20190326-WA0078

Rahman juga menilai bahwa terbitnya Permenristekdikti 5/2019 itu tidak sesuai dengan SPNP (standar Nasional Pensidikan Tinggi), faktanya kurang mempertimbangkan implikasi yang jauh terhadap perkembangan dunia profesi advokat ataupun organisasi advokat,” karena hal tersebut nyata – nyata telah melanggar UU Advokat dalam hal prosedur pengangkatan advokat. Sebab, Permenristekdikti itu ada upaya menghapus pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat (PPA) yang selama ini dilakukan organisasi advokat, ujian advokat, syarat magang sesuai perintah hukum dalam UU Advokat, tandasnya.

Di sisi lain ada kesalahan mendasar terkait terbitnya Permenristekdikti 5/2019 yang pertama adanya cacat hirarkhi contonya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, kedua adanya cacat substansial artinya profesi advokat adalah sebuah profesi yang mulia ofisium nobile yang bebas dan mandiri yang tidak bisa di intervensi dengan dunia lain dan yang ketiga adanya cacat situasional yang di sebut cacat akademis yaitu mengenai pemberian gelar akademik advokat oleh perguruan tinggi dengan Penerapan Kredit Semester (SKS) bagi calon advokat dan di kawatirkan munculnya gelar gelar lain yang tidak jelas substansinya, tambanya.
Menanggapi debatebel dan nuansa pro kontra tersebut Rahman Hakim, mengajak kepada seluruh kalangan masyarakat yuris khusunya komunitas advokat agar mencermati, mengedepankan aspek kemaslahatan terbitnya Permenristekdikti 5/2019 dengan menggutamakan akal sehat akal cedas bukan akal akalan untuk di sebut sehat, sambil tersenyum Rahman Hakim mengakhiri himbauannya.

Reporter : Bnd

Editing : Wo

Publisher : Redkasi

Facebook Comments