Gepaksi Bangka Tengah Minta Kejari Bangka Tengah Menindaklanjuti Kasus Ali Imron Hingga Tuntas

0
133

Bangka Tengah ( Bangka Belitung) , Bratapos.com – Sampai dengan hari ini, permasalahan terkait penyidikan penyalahgunaan dana alokasi khusus (DAK) pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di kawasan Hutan Kayu Pelawan Desa Namang Bangka Tengah belum juga ditemukan titik terangnya.

Pasalnya, saat menggelar audiensi bersama dengan Gerakan Pemuda Anti Korupsi Indonesia (Gepaksi) Namang, pihak Kejaksaan Negeri Bangka Tengah memang menyampaikan bahwa Ali Imron ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah.

Ali Imron memang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 November 2018 lalu, namun hingga saat ini penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah belum bisa dilakukan karena masih ada beberapa faktor yang belum terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Bangka Tengah, Izhar yamg didampingi oleh Kasi Pidum, Agustono, Kasi Pengelolaan BB dan BR dan Kasi Intel, Fauzan di Aula Kejari Bangka Tengah. Selasa, (19/3/2019).

Lebih lanjut Izhar menyebutkan bahwa penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini tidak bisa terlepas dari beberapa faktor seperti penerimaan saksi, pengumpulan bukti serta surat menyurat sebagai proses untuk penyelesaian permasalahan tipikor yang dilakukan oleh Ali Imron.

Ali Imron diindikasikan melakukan penyelewengan atas dana pembangunan Taman Kahati dan proyek fasilitas di taman seperti camping ground dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp 1, 492 milyar dana alokasi khusus (DAK).

Pada tahun 2016 dana dikucurkan dengan pembangunan taman, fasilitas camping ground, toilet, gazebo yang berada di dalam kawasan hutan tersebut, namun ternyata tidak sesuai.

Satu di antara peserta audiensi, Choiri mempertanyakan kenapa proses penyelidikan yang dilakukan oleh kejari untuk penuntasan permasalahan Ali Imron hingga kini belum tuntas.

“Kejari memang belum melakukan penindakan hukum terhadap saudara Ali Imron, tetapi masih dalam pengawasan penyidik,

karena keterlambatan BPKP dalam merespon surat yang dikirimkan oleh Kejari Batengyang belum juga ada sehingga proses penyidikan masih tertunda,” jawab Izhar terkait pertanyaan Choiri.

Dirinya mengaku telah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Babel pertanggal 2 April 2018 silam namun sudah hampir satu tahun belum juga ada respon sehingga penyidikan masih mandek.

Kejari Bateng menghimbau masyarakat Namang melalui Gepaksi untuk mengawal dan membantu penyelidikan ini sehingga penyelesaian dapat ditemui dengan cepat mengingat sudah hampir setahun lamanya permasalahan ini belum selesai dan berharap hasil akhir dapat dicapai dengan baik.

Reporter : D.Sutrisna

Editor : nr

Publisher : Redaksi

Facebook Comments