by

GAGAL LAGI GAGAL LAGI, ADA APA DENGAN BPN KABUPATEN PASURUAN

PASURUAN, Bratapos.com – Kuasa Hukum Alifah, ahli waris dari almarhum Muhammad Djailani Latif Muhammad Nasrul, HS, dan didampingin Rommy kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan.

Kesepakatan pada hari Rabu (27/2/2019) BPN akan melakukan pengukuran tanah pada (6/3/2019) terkait kesepakatan pembagian tanah yang sudah di potong jalan. Tiba-tiba ada perubahan pembatalan dari BPN.

Nasrul selaku kuasa hukum meminta kejelasan BPN atas pembatalan pengukuran tanah yang berlokasi di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Jawa timur.

Nasrul menjelaskan terkait pelayanan BTN kabupaten Pasuruan ke awak media menurutnya berbelit-belit dan lamban. Menurut Nasrul sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa atas permohonan pemegang atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang.

“Tapi kenapa saya sudah hampir 2 tahun dari pengajuan, BPN kabupaten Pasuruan tidak menerbitkan sertifikat pengganti. Ini diduga main mata,” katanya dengan penuh kesal.

Padahal dalam aturan sudah jelas. Dalam kasus pemegang hak atas tanah sudah meninggal dunia, maka permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyertakan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Seperti yang diatur dalam Pasal 57 ayat 3 PP 24/1997. Surat tanda bukti sebagai ahli waris ini bisa berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

“Pengajuan oleh ahli waris, ini juga sudah dilengkapi dokumen pendukung yang sah lain. Dalam hal ini, Surat Keterangan Kematian pemegang hak. Jadi saya sebagai kuasa hukum sangat kecewa kinerja BTN kabupaten pasuruan,” jelas Nasrul.

Menurut saya, BPN kabupaten Pasuruan tidak mengikuti aturan yang sudah di buat pemerintah. Contoh kemarin pada tanggal 27 Februari 2019 BPN kabupaten Pasuruan mengukur ulang tanah tersebut untuk penerbitan sertifikat pengganti.

“Setelah itu diubah lagi dengan dibuatkan surat kesepakatan, antara saya dan kuasa hukum dari Bagiono yang latar belakangnya tidak jelas dalam penerbitan sertifikat dari pengajuan PRONA.” ujar Nasrul.

Saya sebagai kuasa hukum, sangat kecewa atas pelayanan BPN kabupaten Pasuruan, yang sengaja mengulur-ulur permasalahan ini. Ada apa dengan BPN kabupaten Pasuruan.

“Harapan saya tolong BPN kabupaten Pasuruan melakukan tugas Profisional dan mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. D an jangan buat aturan sendiri, biar rakyat tidak kecewa,” pungkasnya.

Setelah awak media mau konfirmasi ke Ali Mashudin Kasubsi BPN melalui WhatsApp Ali Mashudin enggan memberi komentar dan memberi jawaban.

Bahkan dia melempar tanggung jawab. Seakan-akan lempar sana lempar sini. “Ke Pak Nasrul sama saja,” kata dengan penuh enteng

Reporter : Somat/H.M Tohir/Ridwan/Azis

Editor : Zai

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA