by

Dinkes Gresik Nonaktif Nurul Dholam, Harus Gigit Jari Untuk Menghirup Udara Bebas

GRESIK, BrataPos.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik nonaktif Nurul Dholam harus menerima kenyataan.

Pasalnya dirinya dituntut selama 6 tahun penjara atas kasus korupsi dana kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2016-2017 yang merugikan negara senilai Rp. 2.451.370.985 Milliar.

Selain dituntut hukuman badan, Nurul Dholam yang umur 55 tahun itu juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, mantan Sekretaris Dinas yang tinggal di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau Sukomulyo itu juga diminta untuk mengembalikan uang kerugian negara sebesar 2,4 Miliar. Bila tidak sanggup mengembalikan, diganti penjara 1 tahun penjara.

“Menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Nurul Dholam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan pasal 12 huruf f Jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,” kata tim jaksa yang terdiri dari dipimpin Andrie Dwi Subianto, Thesar Yudi Prasetya, Esti Harjanti Candrarini, Alifin N Wanda dan I Made Agus Mahendra Iswara serta AA Ngrah Wiraraya saat membacakan surat tuntutan Nurul Dsolam di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (26/2/2019).

Tidak hanya itu, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan terdakwa telah memperkaya diri, serta merugikan negara dan para pegawai kesehatan di 32 puskesma se-kabupaten Gresik.

Tidak hanya itu, terdakwa sebagai pejabat negara, seharusnya menjadi panutan masyarakat pada umumnya, dan pegawai di Dinas Kesehatan se-kabupaten Gresik khususnya.

Kendati demikian, jaksa menilai bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Kemudian terdakwa juga mengembalikan uang 500 juta.

Usai membacakan berkas tuntutan. Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti sambil mengetuk palu, meminta kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan pekan depan.

Di tempat terpisah Adi Sutrisno penasehat hukum terdakwa mengatakan, langkah hukum selanjutnya pekan depan dirinya mengajukan pembelaan atau pledoi.

“Saya sepakat dengan pemerintah, dengan adanya program pemerintah untuk memberantas korupsi keakar-akarnya,” katanya Rabu (27/2/2019).

Adi meminta pada jaksa untuk memeriksa nama-nama yang dicatut oleh terdakwa, sambungnya.

Reporter              : Jml

Editor                    : Nurdiana

Publisher            : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA