Pelayanan KTP, KK, di Duga Setor Rp.50.000,- di Kecamatan Pebayuran

by
IMG_20190226_160631

BEKASI , Bratapos.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan kebijakan di masing-masing Kecamatan  untuk perekaman pengambilan e-KTP. Hal ini untuk mengurangi rumunan antrian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Undang-undang No.24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yakni, Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara tertuang sudah di gratiskan oleh Negara.

Namun, berbeda dengan Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Seolah Undang-undang Administrasi Kependudukan di kangkanginya. Menurut MHS, Warga Pebayuran. Bahwa adanya dugaan Pungutan liar (Pungli) terhadap Masyarakat yang membuat e-KTP dan KK.

“Setiap pembuatan KK ataupun KTP harus ada setoran ke Operator, sebab kalau tidak ada setoran, pengerjaannya lambat dan bahkan tidak akan di kerjakan, makanya operator Kecamatan Pebayuran mendahulukan yang ada uangnya,”ungkap MHS. Selasa (26/2/2019).

Biasanya, Masih kata MHS, setorannya itu Rp.50.000,- baik KK maupun KTP. Saya bicara seperti ini memang sudah kenyataan, tidak ada yang di tutup- tutupin. Kalau tidak percaya silahkan saja di cek, ke Orang-orang Desa yang suka bawa berkas di Kecamatan.

Namun hal itu di tepis oleh H.Warjion, Kepala Seksi  Kependudukan di Kecamatan Pebayuran.

“Saya di sini Lillahi ta’ala, tidak di pungut sepeser pun, ketika masyarakat datang langsung ke Kecamatan untuk membuat KK ataupun KTP. Kalau masyarakatnya menyuruh orang,  saya tidak tahu, itu antara masyarakat dan orang yang di suruhnya,”ungkapnya kepada BrataPos.com Selasa (26/2/2019) di Kantor Kecamatan.

Lebih detail Warjion memaparkan, Mungkin masyarakat minta di bantu untuk pembuatan KTP atau KK pada orang lain, dia (masyarakat) berarti ngasih buat beli bensinnya. Kalau untuk mengarah kesitu saya pihak kecamatan tidak tahu.

Reporter : zw

Editor : Zai

Publisher : Redaksi

Facebook Comments