Pelanggaran Yang Menjamur di Pelabuhan Tanjung Perak

0
141

SURABAYA, BrataPos.com – Mungkin sepele jika sudah membahas UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Padahal, keselamatan jalan haruslah diperhatikan. Bahkan, harusnya dipelototi. Tidak seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Mungkin karena pelabuhan dianggap wilayah industri. Tidak heran, jika truk melebihi muatan yang datang ataupun pergi dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dibiarkan, meski melanggar peraturan. Keselamatan jalan terkesan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dinomer duakan.

Hal itu dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Ayip Rizal, S.E. “Kalau masuk ke pelabuhan tidak akan ditindak,” dalihnya, di Pos Polantas 903 M Nasir Surabaya, Senin (17/12/2018).

Pembenaran AKP Ayip Rizal sangat berlawanan dengan peraturan ukuran kendaraan bermotor, khususunya truk diatur dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi. Dan juga Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam peraturan keduanya menyebut, jika Panjang bagian kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbunya.

IMG-20181219-WA0036

Sanksi tersebut juga diatur dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,. Dalam Pasal 277 menyebut Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

“Kalau truk melebihi muatan itu urusan Dinas Perhubungan,” pungkas Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Ayip Rizal, S.E.

Reporter : Bnd/Zs

Editor : Jamal Sintaru

Sumber : Potretkota.com

Publisher : Redaksi

Facebook Comments