KAI Jalin Kerjasama KPK, Terkait Pelayanan Perijinan di Aparatur Pemerintahan

0
152
Ketua DPD KAI Prov Banten, H. Ricky Umar

BANTEN, BrataPos.com – Kongres Advokasi Indonesia (KAI) sangat konsen dibidang hukum, untuk menyikapi pelayanan perijinan yang dilakukan aparatur pemerintahan.

Sebagai dasar Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rabu, (17/10/2018) di Kantor DPD KAI Banten.

Maka DPD KAI Banten selaku Organisasi Hukum yang mempunyai tanggung jawab moral dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Banten, akan membentuk tim khusus disetiap Wilayah Kota dan Kabupaten. Haln itu dilakukan untuk memantau kinerja aparat pemerintahan dan aparat hukum di wilayah Hukum Provinsi Banten.

Menurutnya H. Ricky Umar selaku Ketua DPD Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Provinsi Banten mengutarakan, masih banyak oknum-oknum aparat pemda yang masih berani bermain Gratifikasi/suap, apa lagi yang khususnya menyangkut pelayanan perijinan.

“Walaupun sudah ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang pengajuannya secara online, tetap saja masih banyak celah adanya suap Gratifikasi,” tuturnya pada awak media.

Disamping itu lanjut dia, pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah menjadi kewajiban memberikan apresiasi pada masyarakat yang sedang melakukan proses perijinan.

“Kami sudah punya beberapa bukti-bukti terkait dengan perijinan lokasi di wilayah Kabupaten Tangerang maupun di wilayah Kota Tangerang. Tunggu saja ini sedang saya susun laporannya ke KPK. Lumayan dapat 200 Juta (sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 PP. No. 43 th. 2018) buat operasional Organisasi, dan insentif para anggota tim khusus yang akan dibentuk nanti,” ucap H Ricky Umar.

Untuk Tindak lanjut Standard Operasional Tim Khusus yang akan dibentuk nanti, maka DPD KAI Banten akan bersinerji dengan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak salah kaprah.

DPD KAI Banten , sangat meng-apresiasi dan menyambut baik atas keluarnya PP. 43 tahun 2018, hal mana membuktikan bahwa Pemerintah serius dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai implementasi dari Ketentuan pasal 41 e ke 5 dan pasal 42 ayat 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

“Peraturan tersebut telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157,” sambungnya.

Menurut PP 43/2018 itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum.

Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. (red/sol)

Facebook Comments