Pendaftaran Peserta Didik Baru, Menuai Kritik Pedas Dari Ketua DPRD Batu

0
427

Batu, BrataPos.com –¬†Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018 ini, menuai banyak polemik. Betapa tidak, tidak semua wali murid memahami sistem yang dipakai Diknas Kota Batu dan Provinsi.

Saat ini, kedua istansi memberlakukan sistem jalur bidik misi, mitra warga dan sistem zonasi. Seperti jalur zonasi ini, ditengarai banyak wali murid yang mengeluh karena tempat tinggal mereka tidak dilalui jalur angkutan umum untuk menuju sekolah anaknya.

Hal itu dikarenakan penerapan sistem dilakukan tidak melalui kajian dan survey lapangan.

Amburadulnya sistem itu membuat Ketua DRPD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo angkat bicara. Menurut politisi PDIP ini, selama ini Dewan tidak pernah diajak bicara sama Diknas terkait PPDB.

“Banyak wali murid yang mengadu ke saya. Anak mereka (wali murid) bila berangkat ke sekolah harus naik tiga kali. Lantaran harus mengikuti aturan zonasi, kan kasian pengeluarannya jadi banyak. Belum lagi kalau terlambat masuk sekolah, muridnya yang disalahkan. Padahal keterlambatan itu tidak disengaja, karena terkendala angkutan lalu muridnya kena hukuman,” ungkap Cahyo, Senin (30/7/18).

Lanjut dia, pernah saya tanya sama bu Enny Rachuningsih ( plt Diknas). Dirinya menyampaikan alasannya tidak tahu, karena yang membuat aturan itu pusat. Saya hanya mau tanya, berapa jumlah SDN Sisir yang sekolah di SMPN 1 Batu, berapa yang sekolah di swasta dan berapa yang drop out. Aneh kan malah dia red jawab tidak tahu, la apa gunanya dia digaji negara kalau jawabnya seperti itu,” Terang dia dengan geram.

Masih kata dia, seharusnya dewan dilibatkan dalam masalah PPDB, jadi tahu kendalanya apa. Dana Oprasiaonal Pendikakan (DOP) Batu jumlahnya besar, ayo kita dampingi ke pusat untuk sharing.

“Yang tahu permasalahan di daerah itu kita, jadi kalau ada aturan dari pusat terkait PPDB ya harus kita usulkan. Jangan diam saja, kalau begini yang rugi warga Batu sendiri. Anehnya lagi, saat PPDB berlangsung, Plt kepala dinas malah plesir ke Singapura. Harusnya kan Diknas harus stand by di kantor, untuk merespon keluhan dari wali murid,” tegas Cahyo.

Ketika disinggung, terkait pemberitaan di media online ada permainan panitia PPDB, Cahyo menjawab dengan lantang. “Bongkar saja mas kalau ada data. Nanti teman-teman Komisi C saya ajak untuk sidak,” ujar Cahyo.

Berdasarkan temuan Media Bratapos.com di lapangan, banyak warga yang ekonominya layak, berebut mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Mereka berbondong bondong mengurus, demi memenui persyaratan sekolah agar bisa masuk sekolah Negeri lewat jalur mitra warga.

Padahal, SKTM sejatinya diperuntukan bagi warga pra sejahtera. Namun faktanya, Desa tetap melayani, walau tanpa melalui survey pihak sekolah maupun dinas terkait.(Ardian)

Facebook Comments