Miris..!!, Maraknya Titipan Anak Oknum Pejabat di Kota Batu

0
746

Batu, BrataPos.com – Tahun ajaran baru sudah berjalan, bagi siswa siswi SD sampai SMA, banyak orang tua siswa siswi yang tidak mampu yang selalu kebingungan. Dari tahun ke tahun, masalah itu selalu timbul, pasalnya biaya pendidikan yang sangat tinggi.

Fenomena itu mendapat tanggapan serius dari Direktur LP3KND Supriyadi. SH. Menurutnya, dalam amanat undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan dana APBN dan APBD sebesar 20 % untuk pendidikan.

“Spesifiknya terdapat di pasal 34 ayat (2), bahwa pemerintah  menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (9 tahun). Ironisnya, anggaran sebesar itu dalam prakteknya masih banyak oknum yang mengambil keuntungan. Dalam aksinya, mereka selalu menjual atribut sekolah diluar harga umum kepada orang tua murid, menengah ke bawah,” beber Supriyadi.

Dia menambahkan, Seharusnya anggota Dewan sidak ke sekolah sekolah, jangan hanya sibuk selebrasi dan kunker aja. Bantu masyarakat yang tidak mampu, agar mereka bisa sekolah tanpa terbebani biaya.

“Karena Siswa siswi itu generasi penerus bangsa. Kalau sudah terbebani biaya tinggi siswa yang tidak mampu jadi minder untuk sekolah,” tegas Supriyadi.

Menanggapi rumor itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Bambang Irawan tidak menampik. Pria yang 7 bulan lagi pensiun ini mengaku memang ada titipan dari pejabat.

“Jujur memang ada titipan 3 siswa dari pejabat. Tentang mekanisme bagaima, ya tentunya Diknas yang ngatur mas. Saya kan hanya bawahan mas,” akunya.

Masih kata Bambang, Pagu SMPN1 316, sementara siswa yang diterima lewat jalur online dan prestasi 300. Jadi kekurangannya diambilkan lewat jalur cadangan.

“Sebelum diterima, siswa cadangan diadakan tes psikologi dulu, tanpa melihat Nem.  Nah dari sistem cadangan itu, siswa titipan itu kita masukkan,” terang pria yang juga Sekretaris MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Batu ini (30/7/18).

Ditempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 3 Batu Djihad menampik tudingan itu. Pria yang memasuki masa pensiun ini menjelaskan, bahwa nominal pembelian seragam yang ditulis Bratapos.com itu tidak benar.

“Salah mas, yang benar 990 ribu, bukan 1,3 juta, jumlah segitu sudah lengkap kok. Toh yang mengelola seragam sekolah itu bukan guru, tapi koperasi sekolah. Silahkan cek mas, ada juga siswa yang kami gratiskan biaya sragamnya. Jumlahnya berapa saya lupa mas, tak lihat data dulu. Kalau gak percaya tanya aja pak Khamim Tohari ( mantan ketua komite),” terang Djihad sambil menoleh Khamim yang duduk disebelahnya.

Pantauan Bratapos dilapangan, banyak sekolah swasta yang masih menerima siswa baru. Terbukti, sepanjang jalan protokol masih terpampang iklan PPDB dari sekolah swasta. Hal itu mengindikasikan banyak wali murid yang takut menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Mengingat biayanya terlampau tinggi, yang tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat pra sejahtera. (Ardian).

Facebook Comments