Kades Laban, Segera Disidangkan

0
614

Gresik, BrataPos.com – Kasus Pungutan Liar kepada warganya yang dilakukan oleh Slamet Efendi oknum Kepala Desa (Kades) Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik segera dilakukan persidangan. Pasalnya pada hari Rabu (25/7/18) kemarin pria berusia 47 tahun itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik.

Oknum Kades tersebut yang dikawal oleh 2 petugas penyidik Tipikor Polres Gresik tiba di kantor Kejari Gresik sekitar jam 08.30 WIB. Sesampai di kantor Kejari langsung menuju ke ruang penyidik Pidsus untuk dilakukan pemeriksaan. Sekitar jam 11.30 WIB oknum Kades tersebut keluar dari ruang penyidik memakai rompy yang berwarna merah dan yang bertuliskan tahanan kejari dikawal oleh petugas Kejaksaan menuju mobil untuk dibawa ke Lapas di Banjarsari Cerme.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Andrie Dwi Subianto melalui Kasi Intel Marjuki mengatakan, pihaknya telah menerima pelimpahan atau tahap II dari penyidiik Polres Gresik dengan terdakwa Slamet Efendi. Ada beberapa korban yang nantinya dipanggil untuk dijadikan saksi dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa ini memungut biaya diluar ketentuan Undang-undang.

“Terdakwa sudah dijebloskan ke lapas. Modus yang dilakukan oleh Kades tersebut meminta dan memaksa dari beberapa pemohon ini, dalam pembuatan surat tanah berupa daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan. Kades yang meminta uang pada para pemohon ini nominalnya bervariasi ada dikenakan 10 juta ada 15 juta ada 8 juta, totalnya sekitar 70 juta. Namun yang berhasil diamankan dari tangan kades tersebut hanya 5 juta rupiah,” tutunya.IMG_20180725_181514Tersangka dijerat pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan Pasal 25 ayat 1, Perda Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dilarang menerima pungutan sebagai penerima desa selain yang ditetapkan oleh peraturan desa.

“Pasal 12 huruf e, Undang-undang RI tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun penjara. Mudah-mudahan dalam persidangan nanti berjalan dengan lancar,” tutup Marjuki.

Sementara Penasehat Hukum (PH) terdakwa yakni Adi Sutrisno mengatakan akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan sesuai UU yang berlaku. Memang apa yang dilakukan kades tersebut salah, pasalnya tidak ada dasar hukumnya.

“Kades menyesali dan menyadari perbuatannya itu memang salah, mudah-mudah dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai pertimbangan, kita lihat nanti fakta persidangan ya,” cetusnya.

Oknum kades itu merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim saber pungli Satreskrim Polres Gresik pada beberapa bulan yang lalu. Hal ini terkait permintaan sejumlah uang untuk pengurusan Surat Penetapan Obyek Pajak (SPOP) tanah. (jml)

Facebook Comments