LP3ND Sebut OPD Pemkot Batu Tak Punya Program Yang Jelas

0
197

Kota Batu, Bratapos.com – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batu 2018 serapan anggaran dinas teknis masih minim. Direktur Lembaga Pemantau Penyelenggara Pengeluaran Keuangan Negara dan Daerah (LP3KND) Supriadi SH, pertanyakan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Batu, Senin (4/6/18).

Pertanyaan lembaga anti rasuah terhadap OPD Pemkot Batu tersebut, bukan tanpa alasan. Menurutya, dari 33 OPD dilingkup Pemkot Batu, dinilai tidak punya program kerja yang jelas, misalnya.

“Program pembangunan yang sudah tersusun dalam APBD tahun 2018 masih banyak yang belum kelar. Tragisnya, meski sudah memasuki bulan ke enam, serapan anggaran dinas teknis ada yang kurang dari 10 persen,” kata Spriyadi.

Untuk itu, Supriyadi menganggap  kinerja OPD di tingkat penyerapan anggaran dari 33 dinas yang rata-rata belum mencapai angka 30 persen di bulan 4 Mei ini, bakal menghambat program kerja Pemkot Batu.

“Artinya program kerja serta anggaran yang sudah disiapkan belum bisa berjalan sesuai rencana. Maka manfaat program kerjanya belum bisa dirasakan warga Kota Batu,” ujar Supriyadi penuh selidik.

Dicontohkan Supriyadi, seperti halnya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DKPPP), dari anggaran yang diplot sebesar Rp 47,8 Miliar, baru terserap Rp 2 miliar atau hanya 4,2 persen. Lantas Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR) dari Rp 49,6 miliar dana yang dimiliki, yang terserap baru Rp 5,5 miliar atau 11,5 persen. Begitu juga dengan sejumlah OPD yang  lain.

Oleh karena itu, menurut Supriyadi, dari Rendahnya penyerapan anggaran dibeberapa OPD tersebut, patut diduga karena masih merasa dihantui dengan kinerja aparat penegak hukum yang lagi marak dalam melakukan pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi.

“Kalau merasa bersih sebenarnya para OPD jangan merasa risih. Kerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan kerjanya, maka semua itu tidak bakal jadi permasalahan hukum,” sindir Supriyadi.

Dengan begitu, Supriyadi berkeyakinan kalau anggaran tersebut tidak bisa terserap dengan maksimal. “Berarti para OPD tidak punya progres program kerja yang bagus. Bahkan patut diduga, diera kepemimpinan Wali Kota yang baru, Dewanti Rumpoko, telah gagal,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C, dari Fraksi Partai Golkar, Didik Mahmud, dalam menyikapi hal ini dengan santai. Menurutnya, semua ini hanya masalah administrasi.

“Masalah administrasi saja yang belum lengkap para OPD tersebut,” kelit politisi dari Partai Golkar ini. Untuk itu, Didik Mahmud, berdalih para OPD tersebut masih banyak yang Plt. Termasuk Kepala Unit Layanan dan Pengadaan (ULP). Untuk itu, Didik menyarankan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, agar segera mengumpulkan para OPD diajak kordinasi.

“Di bulan Agustus mendatang, sudah waktunya perubahan anggaran keuangan (PAK) sehingga waktunya sangat mepet (mendesak),” serunya. (Ardian)

Facebook Comments