Biaya PTSL Sangat Murah, Warga Oro Oro Ombo Sumringah

0
278

Kota Batu, Bratapos.com – Program Nasional Agraria (Prona) yang diluncurkan dari Kementrian Agraria Tata dan Ruang Badan Pertanahan Nasional, adalah salah satu kegiatan legalisasi aset. Pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat.

Progam ini sejatinya dikususkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun semenjak akhir 2017 lalu, istilah Prona diganti dengan istilah PTSL (Pendaftaran Tanah Sestimatik Lengkap). Landasan biaya yang ditetapkan untuk zona V wilayah Jawa Bali sebesar 150 ribu. Namun ketetapan itu terkadang menjadi lahan empuk untuk mencari keuntungan pribadi.

Pantauan Media Brata Pos misalnya di wilayah Karang ploso, Tajinan Kabupaten Malang, biayanya disana bervariasi, berkisar 300 ribu hingga 350 ribu. Lain halnya dengan Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Desa yang satu ini layak dicontoh dan menjadi panutan buat progam PTSL, khususnya di wilayah Kota Batu dan daerah lain. Warga yang mengurus PTSL biaya sesuai ketentuan dan hanya berbekal pethok D, Kwitansi jual beli, atau pipil pajak sudah bisa terdaftar.

Seperti yang diungkapkan Safiudin warga Dukuh Dresel Desa Oro Oro Ombo mengatakan, bahwa program ini sangat membantu dalam pengurusan sertifikat bagi orang miskin. Diawal hanya membayar biaya seperti pathok, matrei, dan oprasionalnya panitia.

“Jumlahnya yang saya bayar 51 ribu, sisanya yang 99 ribu dibayar bila nanti sertifikatnya sudah jadi. Ini kan sangat murah sekali, dan sangat membantu warga yang tidak mampu karna hanya bayar 150 ribu, apa lagi prosesnya mudah dan tidak ribet,” terangnya (3/6/18).

Sementara itu Kepala Desa Oro Oro Ombo Wiweko saat ditemui di rumahnya menjelaskan, bahwa PTSL ini dirinya tidak berani menaikkan biaya yang sudah ditetapkan. Pasalnya semua sudah diatur bersama dengan petugas BPN.

“Awal prosesnya saya kumpulkan warga, lalu petugas dari BPN saya suruh jelaskan. Jadi prosesnya sangat transparan. Panitia tidak berani main-main dalam menentukan biaya pengurusan, karena hal itu dimonitor penegak hukum, seperti LSM dan Wartawan. Dari biaya 150 ribu kalau ada sisanya sedikit ya biar buat oprasinal teman-teman dilapangan,” tegasnya.

Ketika disinggung jika ada masalah dilapangan terkait pengukuran bidang, dirinya mengatakan jika ada problem ya pengerjaannya dipending dulu.

“Jumlah bidang tanah disini totalnya 3.717, 1870 sudah terdaftar di BPN dan sisanya 1874 belum terdaftar. Saat ini pengerjaannya sudah 30 %. Insya Allah desember 2018 semuanya sudah tuntas dan terbit sertifikat.” pungkasnya dengan optimis ( Ardian)

Facebook Comments