Perhutani KPH Malang, Langgar Aturannya Sendiri

0
235

Kota Batu, Baratapos.com – Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan benar-benar miris. Pasalnya Lahan yang dibuat usaha wisata semakin gundul. Masih jelas dalam ingatan, pada bulan Mei 2015, ada gerakan penamaman hutan kembali. Saat itu pohon yang ditanam sebanyak 1000 pohon yang dilakukan FORPIMDA (Forum Pimpinan Daerah) beserta masyarakat Kota Batu.

Namun ironis pohon yang ditanam tidak ada wujudnya alias hilang atau tinggal kenangan. Pantauan Media Brata Pos dilapangan, pohon yang ditanam di lokasi Wisata lenyap tanpa ada sisa. Beda halnya, jenis pohon yang sama dan ditanam ditepi jalan tumbuh dengan subur.

Menurut Tokoh Pokja (sebuah kelompok kerja penggagas Kota Batu jadi Kota yang sebelumnya Kecamatan Batu) yang namanya enggan dipublikasikan, dirinya menceritakan. Dulu tahun 2002 lahan itu pernah terjadi bencana banjir. “Lalu kemana pohon-pohon yang ditanam bulan mei 2015. Kalau tidak segera reboisasi, bisa bisa banjir lagi,” uangkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemanfaatan lahan untuk kegiatan Silvopasteur Kuda dan Rusa Timor dikawsan hutan Petak 225 C RPH Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, BKPH Pujon diduga menyalahi atura.

Berdasarkan perjanjian Kerja Pemberdayaan Masyarakat Hutan (KPMH), untuk kegiatan Silvopasteur Kuda dan Rusa Timor, Perum Perhutani lebih besar pendapatan bagi hasilnya, yakni senilai  25  persen. Lantas terkait jasa lingkungan yang disepakati senilai Rp 25 juta dalam satu tahunnya, ketimbang pihak ketiga yang mendapat sebesar 43 persen, belum lagi membayar karyawan dan kebutuhan yang lain.

Banyak fakta yang ditemukan di lapangan. Isi dalam surat perjanjiannnya antara Perum Perhutani dengan LMDH Dadi Asri dan PT Megastar Stub dan Stable Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Sabtu (19/5/18) diduga direkayasa.

Isi surat perjanjian kerjasama Nomor 126 /044.1/PKS – WST / Malang /II/2016. Pada hari Senin (10/10/2016), bertempat di Kantor Perum Perhutani KPH Malang, yang bertanda tangan, dalam surat perjanjiannya tertulis nama pihak yang terkait, disebutkan.

Pihak satu, Ir Arif Herlambang, MM, administratur Perum Perhutani / Kepala Kesatuan Pemangkuan hutan Malang. Sedangkan pihak kedua, Maskur, Ketua LMDH Dadi Asri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LMDH Dadi Asri yang berkedudukan di Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Lantas, pihak yang ketiga, Budianto Pengestu, Menejer dari Megastar Stub dan Stable yang merupakan stakeholder dari LMDH Dadi Asri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Megastar, sebagai pihak ketiga.

Penenentuan bagi hasil dari kegiatan ini, ditetapkan berdasarkan jumlah karcis yang terjual dengan harga, Rp 25 ribu, dikurangi biaya operasional, biaya asuransi dan biaya cetak karcis dan biaya  pajak porforasi 10 persen. Sedangkan besarnya biaya asuransi, Rp 200 perlembar dan biaya cetak karcis.

Tak hanya itu, tim pengembangan usaha KPH Malang mendapat sebesar 5 persen.
Muspika 3 persen, Primkopkar KPH Malang sebesar 2 Persen, Sedangkan desa setempat mendapat sebesar 2 persen.

Sementara itu, Kepala Desa Oro Oro Ombo, Wiweko, tidak membantah terkait mendapat jatah untuk Desanya dengan besaran 2 persen.

“Ya mas, memang dapat untuk desa 2 persen, itukan ada dari Muspika juga,” timpal Wiweko, sembari menjelaskan, kalau dulu perjanjian kerjasama antara perhutani dan pihak pengembang, desa dilibatkan. “Namun kalau sekarang, sudah tidak dilibatkan karena cukup dari Perum Perhutani dan LMDH serta yang bersangkutan ( Megastar),” kelit  Wiweko.

Sedangkan Budianto Pangestu, Menejer Megastar Stub dan Stable, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait besaran kerjasama yang didapat, belum ada respon. Sampai berita ini ditulis, Budianto Pangestu belum memberi keterangan. (Ardian)

Facebook Comments