LP3KND, Pertanyakan Transparasi Perhutani Dalam Proses Pelalian Lahan Untuk Wisata

0
12

Kota Batu, Bratapos.com – Dalam pemanfaatan lahan Perhutani untuk kegiatan investasi dunia wisata dengan investor syah syah saja. Namun yang perlu diperjelas adalah aturan mainnya dan proses perijanannya. Seperti terjadi di lahan Perhutani dengan luas 5 hektar diperuntukkan penangkaran Kuda yang dikelola oleh CV. Mega Star.

Seperti yang diberitakan Brata Pos kemarin (15/05/18), Lahan dipetak 25 C seluas 4000 M2, rencananya bakal di bangun Cafe, di Desel, Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Diduga belum mengantongi ijin.

Hal itu menampik reaksi dari Direktur Lembaga Pemantau Penyelenggara Pengeluaran Keuangan Negara dan Daerah ( LP3KND) Supriyadi SH. Dirinya mempertanyakan transparasi Perum Perhutani, KRPH Oro Oro Ombo Kota Batu, Rabu (16/5/18).

Menurutnya di Kota Batu banyak lahan Perhutani beralih fungsi, dan disulap menjadi tempat wisata. Seperti wisata Coban Talun , di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Coban Rais, Desa Oro Oro Ombo, Kecamataan Batu, dan wisata peternakan kuda di Desa Oro Oro Ombo. Satu lagi wisata taman langit di lereng Gunung Banyak Kelurahan Songgokerto Kota Batu.

“Lahan lahan tersebut adalah milik negara yang dikelola PT Perhutani. Artinya ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Pertama, pertanian harus dengan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),” katanya.

Perhutani harus menyampaikan setiap rencana pemanfaatan lahannya kepada Menteri LHK, untuk selanjutnya diproses melalui fasilitasi oleh Tim Percepatan Pencadangan Lahan untuk Investasi Pertanian (PPLIP).

“Karena itu aset negara yang masuk dalam Badan Usaha Milik Negara ( BUMN). Sehingga aparat penegak hukum berhak mengawasi transparasinya penghasilan berapa uang yang masuk dalam pendapatan negara,” saran Supriyadi.

Untuk itu, Supriyadi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) jangan lengah dalam melakukan penyelidikan terkait perputaran rupiah yang masuk dalam khas pendapatan keuangan negara dari hasil pengelolaan lahan negera. Selama ini lahan yang dikelola PT Perhutani jarang diekspos.

“Mengingat, pemanfaatan lahan perhutani dalam Memorandum of understanding ( MOU )  yang sudah ditandatangani dengan BUMN. Lahan Perhutani memang terbuka untuk dimanfaatakan oleh investor mana saja yang memenuhi syarat,” jelasnya.

Kendati demikian, aparat penegak hukum jangan sampai lengah dan hanya fokus pada permasalahan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Birokrasi saja.

“Lahan negara yang di kelola PT Perhutani, di nusantara ini sangat luar biasa luasnya. Artinya kalau dikelola dengan transparan dan tidak ada oknum yang bermain, pasti uang masuk ke Negara juga banyak. Yang pasti negara ini bakal mendapatkan penghasilan dari hasil lahan negara yang dimanfaatan oleh pihak pengembang,” serunya.

Sementara Manager Wisata Perhutani KPH Malang, Sugeng Siswantoro saat dihubungi via telponnya tidak merespon pertanyaan wartawan yang ingin minta statemen. (Ardian)

Facebook Comments