Program PTSL dengan biaya 600.000 diangap memberatkan pemohon di kecamatan kedungpring.

0
150

LAMONGAN, BRATA POS. Program PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAPĀ  ) khususnya di wilayah kecamatan kedungpring kabupaten lamongan menjadi sorotan rekan2 LSM lp kpk ( lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan).

Di sebut menjadi sorotan karena biaya untuk mengurus program tersebut dianggap terlalu besar di bandingkan dengan di wilayah lain yang bervariatif antara 400 dan 450 saja.

Namun itu tidak untuk desa2 di kecamatan kedungpring salah satu contoh ialah di desa sidomlagean yang berkisar 600 untuk setiap pemohon.

Ketua komcab lsm lpkpk kabupaten lamongan menuturkan bahwa biaya PTSL itu sejatinya gratis untuk dari pemerintah namun ada batasan2 biaya sesuai dg tupoksi.

Menurut surat edaran gubernur soekarwo nomer 140/7811/011/2017 menjelaskan surat edaran hanya berbunyi desa berkenan membuat kebijakan pra PTSL menyesuaikan kebutuhan masing2.semntara pemohon berkewajiban menyediakan patok dan materia yg di nominalkan 150.000.

Kalau pokmas ini tupoksinya mewakili masyarakat pemohon juga punya kewajiban dalam membantu pemberkasan tetapi tidak boleh mematok ketentuan nominal.

Kenapa? Karena pokmas bukan biro jasa.

Lalu kenapa pokmas berani mematok biaya PTSL yang mencapai 600.000.

Salah satu pemohon di desa mlagean yang di rahasiakan identitasnya sempat mengajukan pertanyaan apakah biaya tersebut tidak bisa turun menjadi 450 saja akan tetapi tidak ada jawaban dari pokmas. Itu saat adanya rapat antara pemohon dan pemerintah desa sekaligus pokmas setempat ( 28.03.2018).

Hal seperti inilah yang harus di perjelas lagi dari pokmas ke pemohon biaya tersebut arahnya kemana ?

Lsm lpkpk 10/04/2018 berkunjung ke kantor kecamatan dan di temui oleh sekcam , terkait hal tersebut sekcam menegaskan pihak kecamatan hanya sebatas pemberitahuan saja dan masalah kesepakatan biaya 600 dan sebagainya itu tidak ada kesepakatan dari kecamatan dan semua di kembalikan ke pokmas setiap desa masing2.

Dalam hal ini rekan LSM LP KPK akan terus mengawasi proses berjalannya program tersebut secara jelas agar program tersebut lebih jelas dan tidak timbulnya masalah yang menjadi boomerang di mata masyarakat. (tim lmg)

Facebook Comments