Warga Dusun Purworejo, Tuding Ketua Panitia Pengapling Bohongi Warga

0
410

Gresik, Bratapos.com – Ratusan warga Dusun Purworejo pertanyakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2017 pada ketua panitia pengapling yang tidak sesuai dengan data di lapangan. Pasalnya pembelian tanah tukar guling yang sekarang menjadi polemik khususnya warga Dusun Purworejo, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik terus menjadi pertanyaan besar, warga menilai hasil pembelian tanah dalam LPJ tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan

Warga merasa dibohongi oleh ketua panitia pengapling, akhirnya warga sepakat rapat dengan dengan panitia pengapling M. Hudi, Kepala Desa Metatu Nurul Askin dan mantan kades Metatu yang sekarang menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik Hudi. Pertemuan rapat membahas terkait polemik tukar guling, pasalnya warga menuding Ketua panitia pengapling M. Hudi dan kepala Dusun Abdul Rajak bodohi warga. Jumat malam (30/3/18) di MI Hidayatul Ulum ruang kelas 3.

Syafik saat ditemui awak media menceritakan terkait tanah tukar guling yang tidak sesuai dengan penjualan, dirinya sudah mempunya alat-alat bukti yang sudah ketemu dengan penjualnya.

“Kalau ini tidak segera diselesaikan warga mengancam akan melaporkan ketua panitia ke polisi,” katanya.

IMG20180330205051Hudi mantan kepala desa Metatu dan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD mengatakan, awal pengaplingan sudah mendapat persetujuan dari masyarakat Purworejo, karena saya sudah konsultasi ke BPN bahwa kalau  tanah Gogol (gg) bisa dipergunakan, atas dasar itulah saya melakukan pengaplingan.

“Saya berharap Panitia dan warga mari selesaikan dengan tenang, karena masalah itu tidak mungkin kalau tidak bisa diselesaikan, semua masalah itu pasti bisa diselesaikan,” katanya.

Waktu menjabat sebagai kepala desa tinggal 5 bulan dirinya konsultasi sama DPRD, apakah tanah tersebut bisa dimiliki oleh masyarakat, dirinya mengupayakan bagaimana tanah tersebut dimanfaat oleh masyarakat dengan cara diangsur oleh masyararakat.

“Memang ini tanah negara, namun bila mencuak ke pemerintah daerah bisa jadi tanah tersebut bisa diambil lagi. Berilah kesempatan kepada panitia untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pintanaya.

Bahkan mantan kepala desa yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan komisi I, tidak dilarang untuk memberitakan, dirinya beralasan biar tidak menjadi polemik

“Dirinya menilai yang menjadi permasalahan di masyarakat Dusun Purworejo terkait nominal yang didalam surat LPJ, dimana dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan penjualan sebenarnya,” ucapnya.

Warga diberi kesempatan diberikan pertanyaan yakni H. Bambang, kaplingan itu jadi berapa, karena selama ini warga tidak tahu berapa totalnya kaplingan dan yang dikelola.

Situasi rapat sempat memanas saat warga menanyakan nominal penjualan tanah, namun panitia jawab dengan emosi, bahkan panitia mengancam bila warga punya bukti dirinya siap dilaporkan, bersambung……(jml/sun)

 

Facebook Comments