Media Hati, Terancam Dipanggil Paksa

0
436

Gresik, Bratapos.com – Komisi I DPRD Kabupaten Gresik yang dipimpin langsung oleh ketua komisi I DPRD, Edy Santoso menggelar gelar pendapat (hearing) terkait rekrutmen perangkat desa se-kecamatan Duduksampeyan Senin (26/3/18) di ruang rapat komisi I.

Haering kali ini, komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum menghadirkan camat Duduksampeyan Suropadi, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Duduksampeyan Miftahul Huda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang diwakilkan Nurul Mucid kepala bidang administrasi, Kabag Hukum Pemda, Kepala Desa (Kades) Ambeng-ambeng beserta panitia P3D. Namun disayangkan pihak ke-3 Media Hati yang menyediakan soal tidak hadir.

Arip Irawan Penasehat Hukum (PH) calon Sekdes Muhammad Iqbal saat keluar dari ruang rapat Komisi I mengatakan, pada intinya hasil rapat dengan komisi I ada wacana untuk melakukan seleksi ulang se-kecamatan Duduksampeyan. Namun wacana seperti ini masih belum dapat persetujuan, pasalnya dari pihak ke-3 tidak hadir, jadi ada pemanggilan lagi untuk dikroscek.

“Jika pihak ke-3 (Media Hati) tidak mau hadir maka akan dipanggil paksa, karena pihak ke-3 yang harus bertanggung jawab permasalahan ini. Yang jelas dalam hearing kali ini belum ada titik temu, kita semua masih nunggu pertemuan lanjutan dengan pihak ke-3,” kata Arip Imawan didampingi One Ardiansyah.

PhotoGrid_1522129624549Muhammad Iqbal calon Sekretaris Desa (Sekdes) itu tes pertama nilai 56, terus mendapat penambahan 4 poin lantaran ada soal yang salah dari pihak ke 3, sehingga semua peserta yang mengikuti tes ujian pertama mendapat tambahan nilai 4 dari media hati sehingga Iqbal menjadi nilainya 60. Tapi sangat disayangkan seharusnya Iqbal dilantik pada tanggal 22 Maret 2018 kemarin. Namun Kades Ambeng-ambeng tidak mau melantik, bahkan Kades Ambeng-ambeng bersikukuh minta tes ujian ulang.

Novan ketua LSM LPB mengatakan, dirinya mendesak pada DPRD Gresik melalui komisi I untuk memanggil paksa pihak ketiga dalam hal ini MEDIA HATI untuk memperjelas siapa yang mengorder pihak ketiga ini, karena banyak desas-desus nenuding miring DPMD, padahal dalam pelaksanan P3D ini sudah jelas diatur dalam perbup nomor 19 tahun 2017, yang intinya panitia P3D punya kewenangan penuh dalam pelaksanaan tes ujian.

“Unuk itu saya sebagai ketua LSM LPB mengusulkan agar panitia P3D punya tanggung jawab. Kalau sudah spart ini siapa yang akan dituding sebagai momok kesalahan. Mohon proses hukum segera dilaksanakan,” pintanya.

Dalam pertemuan haering kali ini seakan-akan menutupi kepada Awak media, terbukti saat beberapa awak media menunggu diluar ruang rapat saat rapat sudah selesai awak media mencoba minta statmen dari Camat Duduksampeyan Suropadi, namun dilemparkan ke ketua AKD, awak media mengejar ketua AKD namun lagi-lagi tidak mau menjawab saat wartawan melontarkan pertanyaan, bahkan ketua AKD melemparkan ke ketua Komisi I. Wartawan mencoba ke komisi I namun lagi-lagi tidak bisa ditemui bahkan ditinggal rapat, ini sebenarnya ada apa? Bersambung….(jml/sun)

Facebook Comments