Kades Pandanan Mencla Mencle

0
1091

Gresik, Bratapos.com – Diberitakan sebelumnya pada pelantikan perangkat desa serentak se-kecamatan Duduksampeyan pada hari Kamis (22/3/2018) yang di tempatkan di GOR Kawistowindu lalu menyisakan pertanyaan besar dikalangan masyarakat. Pasalnya hanya satu desa yang tidak ikut pelantikan yakni Desa Pandanan, padahal sudah memenuhi passing grade.

Pada tes ujian pertama yang dilaksanakan di SMA Islam Duduk Sampeyan pada hari Selasa Tanggal 6 Maret 2018 perangkat Desa Pandanan, Yuni Sri Astutie jabat sebagai Sekdes dengan nilai 65, Anita Teresia jabat sebagai Kaur Perencanaan dengan nilai 63, Jefri Kelana Bahari jabat sebagai Pelayanan dengan nilai 78, Budi Harianto jabat sebagai Kasun Gancung dengan nilai 89 dan Umar Shodiq jabat sebagai Kaur Wates dengan nilai 85 dan Yuliati Ningsih jabat sebagai Kaur Pemerintahan dengan nilai 63 tidak ikut pelantikan, pasalnya tidak diberikan rekom oleh kades, sehingga gagal untuk dilantik.

Viral diberitakan, rapat koordinasi tim terpadu untuk kasus konflik sosial berkaitan dengan P3D Desa Pandanan Kecamatan Duduksampeyan akhirnya duduk bersama untuk menyelesaikan konflik, dengan mengundang seluruh peserta perangkat serta masyarakat Minggu, (25/3/18) di pendopo Desa Pandanan.

Abdul Wahab selaku Kepala Desa (Kades) Pandanan dalam sambutannya menyampaikan, dirinya beralasan ke 6 peserta yang sudah memenuhi passing grade tidak diikutkan pelantikan karena masih konsultasi ke camat, DPRD dan Bupati.

“Kami hanya bisa bekerja sesuai dengan aturan. Alasan belum dilantik dirinya masih konsultasi ke camat namun camat selalu sibuk tidak bisa temui saya, jadi gagal untuk konsultasi masalah konflik ini,” elaknya.

Abdul Wahab menyampaikan pada peserta, bahwa dirinya meminta pada peserta yang kalah jangan sampai kecil hati dan merasa malu. Akan tetapi kenapa yang sudah memenuhi passing grade belum dilantik, malah mengulur-ulur waktu laporan ke Polres, DPRD dan Bupati itu sangat aneh.

Padahal kalau menurut Perbup No.19 tahun 2017 pasal 25 yang berbunyi, bahwa yang memenuhi passing grade yang harus dilantik. Itu jelas Kades beserta panitia P3D sudah menyimpang dari aturan perbup. Diduga kades mengulur-ulur waktu pelantikan ada suatu peserta yang tidak lulus, namun kades memberikan harapan.

Nurul Sa’diyah peserta yang tidak lulus mengatakan kekesalannya, dirinya tidak mempermasalahkan ketidak lulusannya, namun yang sudah memenuhi passing grade sampai hari ini red kenapa belum dilakukan pelantikan.

PhotoGrid_1521967542380
“Seharusnya Kades Pandanan Abdul Wahab menjelaskan secara detail apa alasannya tidak mau melantik yang sudah dinyatakan lulus oleh Panitia P3D. Kalau hanya menyampaikan seperti ini mana bisa paham. Masak dari kemarin mau konsultasi dikarenakan ada konflik, tapi yang konflik seperti apa,” kata Nurul dengan kesal.

Ketua LSM LPB mengatakan secara tegas, yang jelas 6 peserta yang sudah memenuhi passing grade harus segera dilantik, pasalnya sudah sesuai dengan Perbup No.19 tahun 2017 pasal 25. Tapi bila Kadesnya mengubah peserta yang akan dilantik yang tidak memenuhi passing grade, maka LPB akan melaporkan Kadesnya. “Saya tegaskan harus 6 orang itu yang sudah memenuhi passing grade yang harus dilantik,” kata Novan selaku ketua LSM LPB.

Keanehan lainnya surat undangan yang isinya. “kami panitia P3D Desa Pandanan atas keberatan peserta ujian dengan adanya surat pernyataan pihak ketiga yang tertanggal 11 Maret 2018 untuk menambahkan nilai bonus/poin, karena peserta ujian meresahkan tidak adanya dalam tertib sehingga ini cacat hukum kunci jawaban dan soal”. Padahal tidak ada peserta yang gugat. Anehnya yang bertandatangan dalam surat undangan tersebut stempel dan tandatangan kades Abdul Wahab, seharusnya ketua panitia P3D yang bertandatangan beserta stempelnya, ini semakin derang menderang kalau ada permainan, apa lagi semua peserta tidak ada yang mempermasalahkan, hanya yang sudah memenuhi passing grade minta kejelasan pelantikan. (jml/sun)

Facebook Comments