Kades Punduttrate, Terancam Dilaporkan Ke Bupati

0
2671

Gresik, Bratapos.com – Kasus penolakan tandatangan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) oleh PLT Sekretaris Desa dan bendahara yang disodorkan oleh Kepala Desa Pudduttrate terkait pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2017 terus berbuntut panjang. Pasalnya Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) yang mendapat laporan dari LSM LPB menurjunkan staffnya untuk melakukan pengecekan ke Desa Punduttrate.

Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariyogi melalui sambungan telepon selulernya mengatakan, dirinya masih mendalami atas laporan LSM LPB, karena setelah kami baca datanya serta membaca berita, kasusnya tidak mau tandatangan SPJnya hal itu yang perlu didalami.

“Kami belum berani mengambil sikap dan memberikan statmen secara detail sebelum dilakukan audit dan investigasi, karena masalahnya antara Kades, PLT Sekdes dan Bendara masalah apa sehingga tidak mau tandatangan SPJ itu kami perlu waktu,” katanya kemarin Rabu (23/3/18).

Tursilo sapaan akrabnya menambahkan, yang jelas kami tidak tinggal diam atas laporan LSM LPB untuk melakukan investigasi. Dirinya sudah menurjunkan staffnya ke Desa Punduttrate apa sebenarnya terjadi, untuk memanggil kadesnya kami masih menunggu laporan dari staff, kalau saya memanggil kadesnya sebelum melakukan investigasi nanti saya dimarahin orang banyak.

“Kalau berkas hasil dari investigasi sudah masuk dari staff saya, saya akan analisis yerlebih dahulu baru kalau ada dugaan penyimpangan Dana saya akan koordinasi dengan inspektorat dan akan melaporkan ke Bupati,” jelasnya.

Sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM LPB) Lembaga Pemantau Birokrasi yang beralamat di Desa Kedanyang RT.02 RW.01 Kecamatan Kebomas Gresik, pada tanggal (15/3/18) yang lalu melaporkan Rif’an Kepala Desa Punduttrate Kecamatan Benjeng ke inspektorat dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), atas penggunaan DD (Dana Desa) yang kurang transparan sehingga SPJnya tidak jelas serta pembangunan amburadul.

Ketua LPB Novantoro,TC saat keluar dari kantor inspektorat Kabupaten Gresik, dirinya melaporkan Kepala Desa Punduttrate berdasarkan laporan masyarakat, bahwa semua pembangunan infrastuktur yang ada di Desa Punduttrate yang dibiayai dari Dana Desa Tahun anggaran 2017 seharusnya sudah selesai semua pekerjaan. Namun ironisnya sampai saat ini SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dari semua pembangunan belum selesai.
“Hal itu ketidak singkronan antara atasan dengan bawahan, pasalnya PLT Sekdes dan bendahara yang seharusnya ikut terlibat dalam membangun desa, malah dikesampingkan oleh kepala desa. Ironisnya semua kegiatan pelaksanaan pembangunan tidak pernah dilibatkan,” ucapnya.

Novan menambahkan, penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2017 diduga Kepala Desa Punduttrate menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD).

PhotoGrid_1521763686889
“Pasalnya dalam pengerjaan bangunan dikerjakan oleh orang luar bukan dari masyarakat Punduttrate dan perangkat Desa sendiri. Padahal sesuai dengan kesepakatan Desa, penggunaan Dana Desa harus dengan transparansi dan pengelolaannya harus swakelola,” katanya.
Nur Ifah selaku bendahara Desa Punduttrate mengatakan hal yang sama, dirinya juga menolak tandatangan SPJ, pasalnya dirinya hanya dibutuhkan oleh kepala desa sewaktu pengembilan uang.
“Setelah itu uang dipegang dan dipergunakan sendiri oleh kepala desa tanpa menggunakan prosedur yang berlaku. Siapa yang mau kalau hanya dibutuhkan untuk tantangan,” ucapnya.

Inspektorat dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Gresik belum memanggil Kades Punduttrate, seakan-akan jalan di tempat. bersambung…….. (jml/sun)

Facebook Comments