LSM LPB, Laporkan Kepala Desa Punduttrate Benjeng Ke Isnpektorat

0
3690

Gresik, Bratapos.com- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM LPB) Lembaga Pemantau Birokrasi yang beralamat di Desa Kedanyang RT.02 RW.01 Kecamatan Kebomas Gresik resmi melaporkan kepala Desa Punduttrate Kecamatan Benjeng ke inspektorat dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Gresik kemarin, (15/3/18). Laporan tersebut, adanya pengaduan dari masyarakat terkait pembangunan selama ini di Desa Punduttrate kurang transparan dan SPJnya tidak jelas.

Ketua LPB Novantoro,TC saat keluar dari kantor inspektorat Kabupaten Gresik, dirinya melaporkan Kepala Desa Punduttrate berdasarkan laporan masyarakat, bahwa semua pembangunan infrastuktur yang ada di Desa Punduttrate yang dibiayai dari Dana Desa Tahun anggaran 2017 seharusnya sudah selesai semua pekerjaan. Namun ironisnya sampai saat ini SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dari semua pembangunan belum selesai.

“Hal itu ketidak singkronan antara atasan dengan bawahan, pasalnya PLT sekdes dan bendahara yang seharusnya ikut terlibat dalam membangun desa malah dikesampingkan oleh kepala desa, sehingga semua pelaksanaan pembangunan tidak pernah dilibatkan,” ucapnya.

Novan menambahkan, penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2017 diduga Kepala Desa Punduttrate menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam penggunaan dan pengelola Dana Desa.

“Itu sudah jelas dilihat dalam pengerjaan bangunan yang dikerjakan oleh orang luar bukan dari masyarakat Punduttrate dan perangkat Desa. Sesuai dengan kesepakatan Desa, penggunaan Dana Desa harus dengan transparansi dan pengelolaannya harus swakelola,” katanya.
Ditempat terpisah PLT Sekretaris Desa (Sekdes) Punduttrate, dirinya mempunyai alasan menolaknya tandatangan SPJ, pasalnya selama pelaksanaan pembangunan tidak pernah mengetahui.
“Jadi saya wajar tidak tandatangan, karena semua pelaksanaan pembangunan itu inisiatif dari kepala desa, sehingga tidak pernah melibatkan aparat desa,” jelasnya.

IMG-20180317-WA0011
Nur Ifah selaku bendahara Desa Punduttrate mengatakan hal yang sama menolak menandatangani SPJ, pasalnya dirinya hanya dibutuhkan oleh kepala desa sewaktu pengembilan uang.

“Setelah itu uang dipegang dan dipergunakan sendiri oleh kepala desa tanpa menggunakan prosedur yang berlaku, ngapain saya tandatangan,” ucapnya.

Beranikah Inspektorat dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Gresik menindak lanjuti laporan dari LPB?…..bersambung (jml)

Facebook Comments