Terbukti Bersalah, Kades Prambangan Dituntut Jaksa 2,5 Tahun

0
491

Gresik, Bratapos.com – Rasa percaya diri masyarakat pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk tidak main-main dengan perkara pemalsuan surat keterangan riwayat tanah yang menyeret Kepala Desa (Kades) Prambangan, Fariantono (48), serta kedua terdakwa Ayuni (78) dan Suliono (48). Terbukti, tim JPU dari Kejari Gresik, yang dipimpin oleh Lila Yurifa, Beatrix Novi, Hadi Sucipto dan Thesar menuntut Kades Prambanan yang masih aktif dengan hukuman setimpal.

Sidang yang diketuai majelis hakim Putu Mahendra, anggota hakim I Rahmansyah, hakim anggota II Aryas Dedy dan tim jaksa dari Kejari Gresik, secara bergantian membacakan amar tuntutannya. Jaksa menerangkan pada kesaksian Karto mantan kades Prambangan, surat keterangan riwayat tanah biasanya digunakan sebagai persyaratan pengajuan membuat sertifikat tanah pada BPN. Yang saat ini tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai oleh Felix Soesanto. Karena tanah tersebut sudah dijual seluruhnya oleh Kaskan dan Ayuni.

Karto mengakui, dirinya sempat menjadi saksi saat penandatanganan IJB (Ikatan Jual Beli) di hadapan Notaris Agil Suwarno untuk penjualan tanah tersebut.

“Berdasarkan bukti dan saksi dipersidangan terdakwa Feriantono terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP karena telah membuat surat keterangan riwayat tanah yang diduga palsu, menuntut terdakwa Fariantono dengan hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan. Sementara itu terdakwa Ayuni dan Suliyono terbukti melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP karena telah menggunakan surat tersebut, menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun, ” tegas Novi saat membacakan amar tuntutannya.

IMG-20180226-WA0015Hal yang memberatkan pada terdakwa Fariantono, Suliono dan Ayuni merugian saksi pelapor (korban) Felix, hal yang meringankan para terdakwa selama persidangan berbuat sopan. Jaksa meminta pada ketua majelis hakim untuk memerintahkan para terdakwa untuk dilakukan penahanan, pasalnya para terdakwa selama ini tidak ditahan, lantaran para terdakwa dilakukan penangguhan penahanan.

Sambil mengetuk palu, ketua majelis hakim Putu Mahendra akhirnya menunda persidangan pekan depan dengan agenda pembelaan. Hakim memberikan kesempatan kepada penasehat hukum (PH) terdakwa untuk menyusun pledoi. “Minggu depan ya,” ujar Putu Mahendra.

Terpisah, Kuasa hukum terdakwa Dwi Istiawan sangat menyayangkan tingginya tuntutan jaksa pada kliennya mengingat satu dari terdakwa Ayuni lanjut usia. “Posisi Klien kami memang sulit namun meskipun berat tetap Kami akan siapkan berkas pembelaan,” tegasnya.

Sementara di tempat lain, Felix Soesanto mengatakan, dirinya mengapresiasi pada tim jaksa yang sudah mengajukan tuntutan. Dirinya juga berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil. “Saya sebagai korban sudah diganggu selama 2 tahun terakhir ini. Sebenarnya saya ini diperas oleh mereka. Kalau saya mau bayar masalah ini akan selesai. Tapi saya percaya Kepada para aparat penegak hukum dan majelis hakim akan menghukum orang yang bersalah. Semua bukti dan keterangan saksi sudah jelas terang benderang. Bahkan para terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi meringankan ataupun saksi ahli. Mereka pun sudah mengakui perbuatannya,” jelas Felix.

Lebih jauh Felix, Perlu diketahui bahwa terdakwa Fariantono dan Suliono telah melakukan tindakan pidana melanggar hukum terkait objek sengketa lahan tanah tersebut berulang ulang. Fariantono juga ditetapkan sebagai tersangka di perkara lain juga,” ujar Felix.

Sekedar diketahui, kasus tersebut mencuat saat korban Felix Soesanto pengusaha asal Surabaya melaporkan Kepala Desa Prambangan Fariantono dan dua warga Prambangan Suliono serta Ayuni terkait membuatan surat keterangan riwayat tanah palsu dan menggunakan surat palsu ke Polda Jawa Timur. (mal)

Facebook Comments