Replik JPU Kurang Mencermati Persidangan

0
40

Gresik, Bratapos.com-Sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan importasi garam yang diduga dilakukan oleh Dirut (Direktur Utama) PT Garam (Persero), Achmad Boediono terus bergulir di PN (Pengadilan Negeri) Gresik Kamis, (30/11/17).

Kali ini sidang yang diketuai majelis hakim Putu Mahendra yang mengadili dan memeriksa terdakwa mengagendakan pembacaan duplik oleh penasehat hukum terdakwa.

Duplik adalah tanggapan penasehat hukum atas replik yang dibacakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada sidang sebelumnya.

Sebelumnya diberitakan, terdakwa dituntut hukuman dua tahun pidana oleh JPU. Terdakwa yang keberatan dengan tuntutan JPU, mengajukan pledoi atau nota pembelaan, tetapi JPU kembali menolak nota pembelaan terdakwa.

JPU tetap menganggap terdakwa bersalah melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Achmad Boediono dan penasehat hukumnya keberatan dengan replik yang dibacakan JPU.

Penasehat hukum terdakwa menilai replik yang dibacakan JPU tidak memiliki argumentasi hukum yang jelas atas pledoi yang disampaikan timnya.IMG20171116164946

Karena itu, penasehat hukum terdakwa Agung Prastyo menyampaikan keberatan atas isi replik JPU. Jaksa menurut kami ketidak cermatan dan kurang jelas atas replik yang dibacakan sidang sebelumnya.

“Replik dari JPU tidak cermat dan kurang merhatiin persidangan, padahal sudah jelas fakta persidangan tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh PT Garam. Replik dari JPU tidak didasari dengan bukti,” bebernya di dalam ruang sidang.

Didalam perkara ini terkait impor lanjut Agung, penggunaan dana murni dari PT Garam. Merek segi tiga “G” sudah lolos verifikasi dari kementrian bea cukai.

“Dalil jaksa yang menuntut terdakwa hanya menerapkan UU konsumen. JPU mengada-ngada yang 12 kota kurang yudium. Perlunya cek ulang apa yang JPU bacakan dalam repliknya. JPU bertantangan dengan UU yang ada,” jelasnya.

Tidak hanya penasehat hukum yang membacakan duplik, terdakwa diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk membacakan duplik. Dalam pembacaan dupliknya terdakwa meminta pada yang mulia majelis hakim yang terhormat, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan garam yang disita.

“Karena tuntutan jaksa yang menilai merugikan konsumen tidak benar, karena tidak ada konsumen yang dirugikan, justru waktu itu sekitar bulan Juni PT Garam membantu masyarakat untuk mengurangi kelangkaan garam,” pintanya.

Dengan berakhirnya pembacaan duplik ketua majelis hakim Putu Mahendra menunda sidang pada hari Kamis, 7 Desember 2017 dengan agenda sidang pembacaan putusan.

Diberitakan sebelumnya, Achmad Boediono ini ditangkap Mabes Polri pada Sabtu, (10/6/2017), setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin importasi.

Menurut kepolisian, perusahaan PT Garam seharusnya mengimpor garam konsumsi, namun realisasinya menjadi garam industri.

Atas tindakannya itu, Boediono disangka melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (jml)

Facebook Comments