Dakwaan JPU Menyesatka

0
69

Gresik, Bratapos.com-Sidang lanjutan kasus garam Industri yang diduga dijual untuk konsumen (rumah tangga) dengan terdakwa Direktur (dirut) utama PT Garam Achmad Boediono (53) tidak seperti sidang-sidang sebelumnya.

Pasalnya terdakwa sidang kali ini memasuki kedalam ruang sidang tidak berpakain rompi tahanan serta tangan tidak diborgol. Lantaran orang nomor satu di PT Garam itu semenjak tanggal 13 Nopember 2017 lepas dari hukum dikarenakan masa tahanan Pengadilan Negeri (PN) Gresik berakhir.

Kasus yang menyedot perhatian publik itu yang diketuai majelis hakim Putu Mahendra mengagendakan pembacaan pledoi atau tanggapan dari tuntutan JPU Kamis, (16/17/17).

Setelah majelis hakim mengetok palu tandanya sidang dimulai dan dibuka untuk umum, majelis hakim mempersilahkan untuk membacakan pledoinya yang dibacakan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Maha Awan Buana dan Agung Prasetyo.

Sebanyak kurang lebih 50 lembar Pembacaan pledoi pun dimulai dari Agung secara bergantian dengan Maha Awan Buana. Dalam isi pledoinya Terdakwa hanya melakukan penugasan dari kementrian BUMN RI untuk mengimpor garam. Tuntutan jaksa dengan undang-undang konsumen tidak tepat, karena Terdakwa tidak menawarkan, mempromosikan barang secara tidak benar, apa yang dilakukan terdakwa mengimpor garam telah mendapat persetujuan dari menteri BUMN karena keadaaan darurat.

“Tuntutan JPU dinilai oleh PH terdakwa tidak cermat dan tidak tepat. Karena terdakwa mengimpor garam merupakan kebijakan direksi PT Garam berdasarkan instruksi kementerian BUMN dan menteri kelautan dan perikanan,” bebernya.

Lanjut Agung, waktu itu sekitar bulan Juli 2017 dikarenakan minimnya stok garam, akibat anomali cuaca, putusan untuk import garam diambil bukan untuk mengambil ke untungan.

“Niat jahat harus bisa dibuktikan, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya niat jahat terdakwa terkait import garam. JPU ada yang tidak dicermati dan tidak mempelajari. Seharusnya ada kerugian materi, jadi tuntutan JPU prematur,” jelasnya.

Setelah Agung membacakan pledoinya kurang lebih 30 menit, lalu dilanjut oleh Maha Awan Buana. JPU hanya perpihak pada undang-undang konsumen saja, jadi tuntutan jaksa tidak cermat. seharusnya gugatan haruslah ada kerugian materi atau korban. sehingga kasus ini harus batal demi hukum.

“Benar memang garam import dari australia namun memutuskan import PT Garam hanya mendapatkan mandat dari BUMN dikarenakan akibat cuaca dan gagal panen, dakwaan jaksa menyesatkan,” katanya.

Lanjut Maha, yang mulia majelis hakim yang terhormat, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan garam yang disita.

“Karena tuntutan jaksa yang menilai merugikan konsumen tidak benar, karena tidak ada konsumen yang dirugikan, justru waktu itu sekitar bulan Juni PT Garam membantu masyarakat mengurangi kelangkaan garam,” pintanya.

Setelah selesai membecakan pledoi dari PH terdakwa, Majelis hakim yang diketuai Putu Mahendra dan 4 JPU, Lila Yurifa prihasti, Novie S Temar, Hadi Sucipto dan Budi Prakosa mempersilahkan terdakwa membacakan pledoinya. Menurutnya, apa yang dilakukan dirut PT. Garam adalah perintah pemerintah, dalam hal ini melalui kementerian perikanan dan kelautan. Dia melakukan import bahan baku garam dan pendistribusian garam konsumtif merupakan perintah dari pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan garam.

“Import dan pendistibusian garam semua melalui prosedur yang harus kami jalankan sesuai dengan peraturan pemerintah saat itu. Dalam hal perkara ini, produk garam konsumtif yang kami hasilkan di permasalahkan karena label yang tidak sesuai dengan isinya. Akan tetapi perlu ditegaskan tidak ada masyarakat yang dirugikan, bahkan produk garam yang kami hasilkan tidak membahayakan masyarakat,” Tegas Achmad Budiono saat membacakan pledoi.

Setelah selesai membacakan pledoi dari terdakwa, majelis hakim menanyakan pada JPU tentang pledoi dari terdakwa. Bagaimana tanggapan JPU terkait pledoi terdakwa.? Tanya hakim. Tim jaksa yang dikomandoi Lila Yurifa Prihasti mengatakan, beri waktu kami 1 minggu yang mulia untuk menanggapi pledoi (replik) dari terdakwa, jawab Lila.

Setelah jaksa meminta waktu 1 minggu ketua majelis hakim bermusyawarah pada 2 anggota hakim. Lalu hakim menegaskan pada jaksa bila mana dalam 1 minggu tidak siap untuk menanggapi pledoi dari terdakwa kami anggap gugur dan tidak ada tanggapan, tegas hakim Putu.

Sidang akhirnya ditunda minggu depan tepatnya hari Kamis, (23/11/17) dengan agenda memberikan kesempatan JPU untuk menanggapi pledoi (Replik). (jml)

IMG20171116163611IMG20171116165037

 

Facebook Comments