Buntut Dari Penundaan Tuntutan Hingga Tiga Kali, Terdakwa Lepas Dari Tahanan

0
53

GRESIK, BrataPos.com – Akibat penundaan pembacaan tuntutan dari tim JPU (jaksa penuntut umum) Lila Yurifa Prihasti, Beartix, Hadi Sucipto dan Aries Fajar Julianto dari Kejari (kejaksaan Negeri) Gresik hingga tiga kali. Akhirnya terdakwa Achmad Boediono (43) Direktur Utama (Dirut) PT Garam non aktif lepas dari tahanan, lantaran masa tahanan berakhir pada hari Senin, tanggal 13 November 2017.

Lepasnya terdakwa dari tahanan itu diduga JPU molor-molor waktu pembacaan tuntutan, akibatnya sebelum majelis hakim mengetok palu putusan masa tahanan berakhir. Padahal jika tuntutan itu segera dilaksanakan dan tidak mengalami penundaan hingga tiga kali dan kuasa hukum segera membuat pledoi atau tanggapan atas tuntutan masa tahanan tidak sampai berakhir.

Sesuai dengan jadwal agenda sidang Senin, (13/11/17) ketua majelis hakim mengagendakan sidang pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan, namun sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Putu Mahendra lagi-lagi sidang gagal terlaksana kedua kalinya yang sebelumnya hari Kamis lalu tanggal (9/11/17) PH memohon penundaan.

“Kami mohon ketua majelis agar pembacaan pledoi atau tanggapan dari tuntutan ditunda, kami beralasan pembacaan pledoi belum siap, lantaran pledoi belum tersusun jadi kami mohon beri waktu,” katanya penasehat hukum terdakwa, Maha Awan Buwana saat dalam di ruang sidang Senin, (13/11/17).IMG20171113150549

Setelah mendengar pernyataan dari PH terdakwa, hakim pun kemudian koordinasi dengan dua hakim anggota lalu hakim menanyakan kepada tim JPU yang dikomandoi Lila Yurifa Prihasti.

Bagaimana sikap jaksa terkait PH terdakwa minta ditunda?. Seharusnya dibacakan hari ini yang mulia, tapi karena penasehat hukum terdakwa belum siap, kami menunggu kesiapan kuasa hukum, dan kami serahkan kapada yang mulia,” kata Jaksa Lila Yusrifa.

Hakim lagi-lagi koordinasi pada dua hakim anggota. Kemudian ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa. Apakah dari terdakwa mempunyai pledoi khusus? Tanya hakim.

“Mohon maaf yang mulia, saya serahkan sepenuhnya pada Penasehat Hukum kami,” kata terdakwa di ruang sidang.

Sebelum sidang ditutup ketua majelis hakim Putu Mahendra menegaskan pada JPU, bahwa hari ini tanggal 13 November 2017 masa tahanan terdakwa berakhir. Dan ketua majelis hakim memerintahkan pada JPU agar terdakwa harus dilepas dari rumah tahanan. Namun dengan begitu majelis hakim meminta pada terdakwa agar setiap sidang harus hadir dalam persidangan.

Mendengar masa tahan berakhir, istri terdakwa yang setiap sidang mendampingi terharu dan menangis.

Dengan begitu ketua majelis hakim akhirnya sidang ditunda Kamis depan tanggal 16 November 2017 dengan agenda nota pembelaan atau tanggapan atas tuntutan.

Usai sidang JPU Hadi Sucipto mengatakan, memang benar masa tahanan terdakwa berakhir hari ini red). Kami harus mengeluarkan dari rumah tahanan, katanya.

Maha Awan Buana., SH penasehat hukum (PH) terdakwa usai sidang mengatakan, kalau menurut KUHP pasal 24 dan pasal 28 lepas dari tahanan, artinya terdakwa ini harus dikeluarkan dari rumah tahanan, akan tetapi proses hukum tetap berjalan sampai menunggu putusan hakim.

“Tentunya yang pasti keluarga sangat merindu dengan kedatangan terdakwa kerumahnya,” katanya.

Lanjut Maha, fakta hukum terdakwa ini teman-teman media yang jelas pada tahu semua, terdakwa ini dituntut dengan pasal 9 huruf a juncto pasal 62 ayat (1) undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Padahal fakta dalam persidangan tidak ada masyarakat yang dirugikan.

“Diperkuat pula dari ahli kami dalam persidangan menjelaskan, dalam kasus ini hanya kemasan yang tidak sama dengan labelnya. Sebenarnya ini ada situasi mendesak. Kalau menurut UU tahun 2012 kasus ini bukan masuk keranah pidana, melainkan hanyalah dikenakan sanksi administrasi,” jelasnya.

Maha menambahkan, sebenarnya hari ini agendanya pembacaan pledoi atau tanggapan atas tuntutan namun sidang harus ditunda, lantaran SOP dari perusahaan semua isi dalam pledoi itu harus mendapatkan persetujuan dari kepala legal PT Garam. Kami sudah siap, akan tetapi dari kepala PT Garam ada tambahan kata-kata pledoi.

“Dalam kasus ini menurut penasehat hjkum dinilai terlalu dipaksakan, karena kasus ini bukan ranah pidana, akan tetapi hanyalah sanksi administrasi,” imbuhnya. (jml)

Facebook Comments