Penasehat Hukum Dirut PT Garam, Sangat Kecewa Atas Tingginya Tuntutan Jaksa

0
77

GRESIK, BrataPos.com – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (kejari) Gresik yang dikomandoi Lila Yurifa Prihasti, akhirnya sidang tuntutan digelar hari Senin, (6/11/17) di Pengadilan Negeri (PN) Gresik.

Sebelumnya tim JPU telah 3 kali menunda pembacaan tuntutan terhadap Direktur (dirut) PT Garam Dr. Ir. Achmad Boediono, dengan alasan pembacaan tuntutan belum siap.

Tim jaksa sebanyak 4 orang secara bergantian membacakan surat tuntutan. Pembacaan dimulai dari Lila Yurifa Prihasti, dilanjut dengan jaksa Beartix, setelah itu disambung dengan jaksa Hadi Sucipto dan ditututup oleh jaksa Aries Fajar Julianto.

Perbuatan terdakwa dinilai oleh JPU telah membuat konsumen dirugikan dengan adanya kemasan garam yang bertuliskan garam lokal yang ditulis pada kemasan. Padahal garam tersebut import dari Australia. Jaksa juga pertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dalam persidangan. Namun hal yang meringankan terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.IMG20171009172957

“Menuntut terhadap Direktur (dirut) PT Garam Dr. Ir. Achmad Boediono, secara sah melakukan tindak pidana melanggar pasal 9 huruf a juncto pasal 62 ayat (1) undang-undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan pidana selama dua tahun dan dikurangi masa tahanan,” kata Aries Fajar Julianto.

Selain itu, lanjut jaksa. terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti 229 ton bahan baku impor dari Australia dan 16 ton garam kemasan disita untuk negara, sambungnya.

Akibat mendengar tuntutan 2 tahun dari jaksa istri terdakwa shock dan menangis, lantaran tuntutan jaksa diluar perkiraan, sehingga istri terdakwa terus mengeluarkan air mata.

Sementara Agung Prasetyo penasehat hukum (PH) terdakwa usai sidang mengatakan, dirinya sangat menyayangkan terhadap tuntutan 2 tahun kepada kleinnya. Jaksa dalam tuntutannya menggunakan pasal 9 ndang-undang tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

“Tuntutan sampai dua tahun itu diluar perkiaraan kami. Kami meminta waktu untuk mempelajari tuntutan jaksa. Karena banyak fakta di persidangan yang kurang diperhatikan oleh JPU. Nanti dalam nota pembelaan akan kami uraikan. Memang pemakaian Undang-undang konsumen ini tumpang tindih, sebab Ada undang-undang pangan tahun 2012, disitu terkaitaturan lebel sangat jelas,” kata Agung.

Menurut Agung masih banyak pertimbangan jaksa diluar bukti-bukti persidangan.

“Seperti saksi dari badan POM tidak diperhatiakan, dari badan SNI juga kurang diperhatikan. Tapi hanya satu pasal, dan lagi pula tidak ada konsumen yang protes bisa dituntut dua tahun,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Agung. Masalah status penahanan terdakwa yang habis pada tanggal 13 November mendatang tidak bisa di perpanjang di Kejaksaan. Maka kami akan koordinasi dengan klien kami.

Sebab jika dihitung matematis tanggal 13 November jatuh pada hari Senin minggu depan, otomatis ketika nanti jika Senin hakim belum memutus perkara ini, maka jelas terdakwa status tahanannya akan bebas demi hukum,” sambungnya.

Sidang yang diketuai majelis hakim Putu Mahendra ditunda Senin pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan. (jml)

Facebook Comments