Puluhan Wartawan Dampingi Rekan Profesinya

0
524

GRESIK, BrataPos.com – Puluhan jurnalis mendatangi Markas Kepolisian Resor Gresik guna mendampingi rekannya yang bernama Erni seorang jurnalis dari media Panjinasional cetak dan online yang dipanggil oleh penyidik Polres Gresik untuk dimintai keterangan terkait penayangan berita yang dinilai oleh Felix pencemaran nama baik, (16/10/17).

Kedatangan wartawan itu langsung keruang idik IV Sat Reskrim Polres Gresik yang diterima oleh penyidik Aipda Cipto Suciono. Setelah Erni selaku terlapor mempermasalahkan surat panggilan yang tidak jelas nama dan alamat rumahnya penyidik tidak bisa berbuat banyak.

Sebelumnya polisi telah melayangkan surat panggilan untuk mendengarkan keterangannya dengan nomor surat B/518/X2017/Reskrim ruang sidik IV Sat Reskrim Polres Gresik Aipda Cipto Suciono.

Dedik ( teman erni 1 atap 1 media ) mengatakan persoalan tersebut merupakan ranah sengketa pemberitaan yang memiliki mekanisme penyelesaian sendiri melalui UU Pers. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan diminta menggunakan hak jawab mereka. Jika masih merasa kurang, mereka juga bisa melaporkan ke Dewan Pers yang akan memanggil para pihak yang bersengketa.

“Kami ke Mapolres ini untuk mendudukkan persoalan bahwa polisi tak bisa memproses laporan tersebut karena sudah ada MOU antara Polri dan Dewan Pers,” katanya.IMG-20171016-WA0073

Kedatangan ke Mapolres ini bukan dalam rangka mengintervensi kinerja polisi, atau bahkan memberangus hak pelayanan hukum pelapor.

“Kami hanya meminta agar penyelesaian ini dilakukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam UU Pers dan tak dipaksakan ke ranah pidana umum.” jelasnya.

Aipda Cipto Suciono selaku penyidik menyatakan, institusinya sama sekali tak bermaksud mempidanakan jurnalis dalam kasus ini. Namun sebagai lembaga pelayanan hukum, polisi juga tak bisa mengabaikan atau menolak laporan yang disampaikan masyarakat terhadap polisi.

“Kami menegaskan pemanggilan yang dilayangkan kepada Erni bukanlah sebagai saksi ataupun tersangka, namun untuk dimintai keterangan terkait laporan Felix. Kami pun mendorong laporan Felix harus dijawab dengan mekanisme Wartawan sesuai dengan UU Pers.” jelasnya.

Berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Jurnalis memiliki hak tolak. Menurut pasal 1 butir 10 UU Pers hak tolak adalah yang dimiliki wartawan karena profesinya untuk mengungkap keterangan atau identitas narasumber yang dirahasiakan. Sedangkan menurut pasal 4 ayat (4) hak tolak digunakan dalam jurnalis dimintai pertanggung jawaban hukum atas jurnalistiknya.

Penjelasan pasal 4 ayat (4) menyatakan, hak tolak diberikan kepada wartawan untuk melindungi sumber informasi. Hak tersebut digunakan apabila jurnalis dimintai keterangan pejabat penyidik atau menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak hanya dapat dicabut oleh pengadilan dengan alasan demi ketertiban umum dan demi keselamatan negara.

Saat diruangan unit 4, erni sebenarnya akan dimintai keterangan mengenai surat pernyataan seperti yang di beritakan di medianya ( 17/8/17 ), penyidik ingin bertanya dari mana surat itu dan siapa yang memberi informasi.

Erni selaku terlapor mengatakan, mohon maaf pak, saya menolak memberikan keterangan mengenai hal tersebut, karena saya harus melindungi narasumber, ujar erni kepada penyidik. Berdasarkan UUD pers diatas wartawan memang mempunyai hak tolak, sambung Erni.

Adapun surat pernyataan itu pernah Erni kirimkan lewat WA kepada felix itu hanya bentuk konfirmasi saja,”kan itu WA aku sama felix, dalam bentuk konfirmasi, dan aku WA kan hanya dengan dia (Felix), jadi pencemarannya dimana…? “tambah Erni saat dikonfirmasi. (jml)

Facebook Comments