Karyawan PT Semen Indonesia VS Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

0
203

GRESIK, BrataPos.com РSariono., SH (55) karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,  warga Perumahan Bukit Randuagung Jalan KH M. Toyib Merta Kusuma Blok M-10, Desa Randuagung Kebomas Gresik memenuhi jadwal sidang Selasa, (12/9/17) di Pengadilan Negeri (PN) Gresik.

Dalam perkara perdata dengan nomor :23/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk Sariono sebagai tergugat dalam kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) melawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai penggugat yang berkantor Jl. Veteran, Gresik.

Dalam sidang kemarin pihak tergugat (Sariono) memberikan sebuah jawaban dimana isi dalam jawaban tersebut menerangkan, bahwa PT Semen Indonesia (persero) Tbk tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada Agung Yumanto selaku Direksi PT Semen Indonesia (persero) Tbk dapat melakukan tindak hukum didalam pengadilan termasuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

“Oleh karena itu perjanjian pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini serta eksistensi gugatan maupun kehadiran kuasa dalam perkara ini tidak sah, atau tidak didasarkan pada kewenangan yang sah. Sehingga sama sekali tidak mempunyai dasar (legal standing),” kata Sariono selesai sidang.

Sidang yang beragendakan jawaban dari tergugat diketuai majelis hakim I Gede Ngurah Taruna W., SH.MH, hakim anggota I Jaka Mulyata., SH.MH, hakim anggota II Soebekti., SH, dan Panitera Pengganti (PP) A Khasonidin., SH.MH.

Lanjut Sariono (tergugat/karyawan PT Semen Indonesia) Menurut undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2004 syarat utama untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan kasus PHI harus ada perselisihan dulu antara tenaga kerja dengan pengusaha dan dilakukan perundingan.

“Dalam perkara ini perundingan sama sekali belum pernah dilakukan oleh pihak pengusaha (penggugat) dan tenaga kerja (tergugat). Dengan demikian PHI antara penggugat dengan tergugat harus dikembalikan dan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh UU nomor 2 tahun 2004 jo pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi harus dimulai dari perundingan antara penggugat dengan tergugat,” sambungnya.

Sementara majelis hakim meminta kepada kedua belah pihak antara Sariono (tergugat) sebagai karyawan PT Semen Indonesi (persero) Tbk, dengan Perusahaan PT Semen Indonesia (persero) Tbk, untuk melakukan perdamaian.

“Saya sarankan para saudara tergugat maupun penggugat berdamailah lebih enak, karena kalau perkara ini diteruskan memakan waktu panjang,” pintanya I Gede Ngurah Taruna. (jml)

 

Facebook Comments