Tanpa Izin Lengkap, Harus Di Bongkar

0
98

GRESIK – Demi ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Gresik tak akan segan membongkar bangunan dan reklame yang perijinannya belum lengkap.

Kalimat ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono setelah mengikuti rapat terbatas tentang perijinan bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Gresik, Senin (28/8). Rapat yang dilaksanakan di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik ini juga diikuti oleh tim terpadu pelakasana perijinan di Pemkab Gresik.

Rapat terbatas ini kesannya mendadak dan sangat penting, karena undangan rapat disampaikan oleh Ajudan Bupati melalui pesan whats app “Ada pesan dari Pak Bupati, agar seluruh Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kepala OPD anggota Tim terpadu pelaksana Perijinan untuk mengikuti rapat Bersama Bupati sesudah apel pagi” kata Suyono.IMG-20170828-WA0009

Seperti yang diinventarisir kabag Humas dan Protokol, beberapa hal mengemuka  dalam rapat tersebut yaitu adanya beberapa temuan yang disampaikan Bupati bahwa banyak rumah tinggal yang beralih fungsi yang tidak dilengkapi dengan perijinan. Beberapa tempat usaha yang tidak punya izin amdal lalin serta reklame yang perijinannya kurang lengkap.

“Untuk reklame, selama ini Pemkab Gresik memang sangat tegas. Salain memeriksa dari segi ijin reklamenya, Pemkab Gresik juga menelisik ijin bangunan reklame itu dipasang. Bahkan pada Sabtu lalu, Dinas Satpol PP Gresik menurunkan sepuluh titik reklame yang dipasang di Lokasi Kawasan Gresik Kota Baru” ujar Suyono.

Bupati juga menyoroti tentang tidak lengkapnya perizinan beberapa tempat usaha terutama di komplek kawasan industry. Terkait hal itu, Sambari memerintahkan agar Pihak yang berkompeten untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kawasan industry terkait.

Pada rapat itu Bupati juga memerintahkan agar tim Perijinan mendata perusahaan mana saja yang sudah mulai beraktivitas tapi perijinannya belum lengkap. Kalau memang tidak punya itikad baik, tim perijinan berhak untuk menghentikan kegiatannya” ujar Suyono.

Demi ketertiban Kita Bersama, Bupati memerintahkan dengan tegas agar semua pelanggaran terutama yang tidak sesuai aturan harus ditertibkan. Beberapa aturan dalam penegakan tersebut yaitu Perda 15 tahun 2013 yaitu tentang ketentraman dan ketertiban umum, Perda No. 6 tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Bupati No. 9 tahun 2016, tentang reklame. (sdm)

Facebook Comments