Rapat Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Di Provinsi Jawa Timur

0
278
SONY DSC

SURABAYA-BRATA POS. Ribuan pejabat pemerintahan mulai dari lurah,camat,TNI kepolisian,sampai Bupati/walikota sejawa timur mengikuti rapat peningkatan keamanan dan ketertiban di Provinsi Jatim 2016 di Convention Hall, Grand City, Surabaya, Rabu (16/3/2016) sore.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan.

Rapat kali ini mengambil tema, SINERGI PEMERINTA, TNI, POLRI, dan MASYARAKAT yang bertujuhan untuk mengantisipasi terorisme, dan demi rasa aman dan kenyamanan di Jatim.

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo yang biasa di panggil Pakde Karwo menjelaskan, bahwa perkuatan komitmen keamanan di daerah tersebut sesuai dengan implementasi dari Nawa Cita dari Presiden Jokowi-Jk yang dilakukan di Jatim dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya, jelasnya.

Pakde Karwo dalam paparannya mengatakan, Pemprov Jatim beserta forkopimda terus berupaya melakukan deteksi dini terkait potensi konflik di masyarakat. Aman dan nyaman jadi kunci utama jalannya pembangunan, katanya.

Dihadapan ribuan peserta yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa dalam penanganan konflik terdapat dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, konflik yang bersumber dari keagamaan harus diatasi dengan pendekatan secara agama dan kultural. Sedangkan, konflik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dilakukan pendekatan struktural.

Di Jatim, konflik masyarakat yang bernuansa keagamaan meliputi penolakan terhadap kelompok keagamaan tertentu, penolakan pendirian tempat ibadah agama tertentu hingga penolakan terhadap aktifitas agama tertentu. “Pemerintah memiliki cara yakni mengedepankan pendekatan agama yang dilakukan secara kultural,” ungkapnya.

Sementara untuk konflik masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah seperti permasalahan pertanian dan ketenagakerjaan pemerintah akan melakukan pendekatan struktural di dalam penyelesaian konflik tersebut.

Pemprov Jatim dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat telah melakukan berbagai langkah dan upaya di dalam menangani permasalahan terorisme, deradikalisme dan faham ektrem.

Dalam paparannya, Pakde Karwo terus mengantisipasi berkembangnya gerakan kelompok tersebut melalui sinergitas yang dilakukan antara pemerintah, TNI/ Polri, Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Terkait masalah penyalahgunaan narkoba di Jatim, Pakde Karwo memberikan perhatian yang cukup serius. Bedasarkan data Polda Jatim dan BNNP tahun 2013 pengguna narkoba di Jatim sebanyak 740 ribu orang, jumlah ini terus bertambah sepanjang tahun 2014-2015 sebesar 2.050 orang. Sementara kerugian biaya ekonomi narkoba yang di timbulkan sebesar Rp. 9.5 trilliun.

Di bidang tanggap bencana, Pemprov Jatim terus melakukan upaya dan pencegahan terhadap kejadian bencana di daerah. Tanggap bencana yang dilakukan oleh Pemprov Jatim terdiri dari pelatihan penanganan darurat bencana alam, penanganan tanggap darurat bencana alam hingga patroli bersama berbasis kearifan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya fokus di setiap kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia untuk memberikan pengarahan terkait penanganan terorisme, radikalisme, penggunaan dana desa hingga masalah narkoba.

Menkopolhukam sepakat dengan Pakde Karwo yang telah memperkuat keamanan di Jatim melalui Babinsa, Babinkamtibmas hingga Kepala Desa. “Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa merupakan mata dan telinga pemerintah dalam menanggulangi segala tindak kejahatan seperti radikalisme, terorisme, narkoba hingga penggunaan dana desa,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Luhut terus berupaya untuk memberikan perhatian kepada permasalahan nasional seperti terorisme, radikalime hingga narkoba. “Pemerintah tidak gentar terhadap teroris. Pemerintah akan melakukan gerakan untuk mengantisipasi teroris. Saya minta Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat untuk bahu membahu mencegah dan memperpendek langkah dari teroris yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Sementara terkait permasalahan narkoba, lanjut Luhut, akan diselesaikan di semua daerah karena permasalahan tersebut memang sudah menjangkau berbagai daerah, usia, dan kalangan.

Tentang pemberantasan narkoba pemerintah akan lebih meningkatkan sosialisasi secara intensif terhadap jenis-jenis narkoba dan bahaya yang ditimbulkan. Terutama yang terdapat di sekolah-sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.

Selain itu, Luhut juga menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang hidup pada wilayah-wilayah yang rawan narkoba. Pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja sehingga mereka terhindar dari jerat penjualan narkoba akibat dorongan ekonomi.

Terkait penggunaan dana desa, Luhut menekankan, bahwa dana desa memberikan manfaat yang cukup besar bagi pembangunan. “Dana desa diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya untuk membangun kesejahteraan desa, dan tidak digunakan membantu kelompok-kelompok teroris atau radikal,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Intelejen dan Keamanan (Intelkam) Mabes Polri Komjen Pol Djoko Mukti mengatakan, bahwa bahaya radikalisme dan terorisme telah menjangkiti semua elemen masyarakat. “Saat ini proses radikalisasi melalui lembaga pendidikan dan kelompok pengajian,” urainya.

Ia juga berharap, pemerintah daerah terus melakukan deteksi dini terutama kepada penduduk asing yang masuk ke wilayahnya. “Tugas kepolisian akan semakin ringan jika masyarakat turut serta dalam mendeteksi setiap penduduk asing yang masuk di wilayahnya. Harapannya agar gerakan radikalisme tidak berkembang dan keberadaanya bisa diantisipasi, tegasnya.(Bnd)

Facebook Comments